Bocoran dari Cak Imin, Pemerintah Godok Perubahan Skema Bansos di APBN
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mendesain perubahan skema bantuan sosial alias bansos dengan tujuan untuk mengeluarkan masyarakat dari jeratan kemiskinan, bukan hanya sebatas membantu kebutuhan jangka pendek saja.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, bansos kini sedang didesain sebatas untuk masyarakat yang betul-betul tidak lagi bisa melakukan aktivitas produksi, seperti lansia, hingga disabilitas.
"Kita ingin bantuan pemerintah menjadi batu loncatan, bukan tempat pemberhentian," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu, Kamis (20/11/2025).
"Pemerintah sedang mengambil langkah-langkah bantuan sosial akan difokuskan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu, seperti lansia, penyandang disabilitas," tegasnya.
Adapun untuk masyarakat yang masih bisa melakukan aktivitas produksi, ia pastikan menjadi objek skema bansos baru, yakni dalam bentuk pelatihan keterampilan supaya bisa memiliki akses ke lapangan kerja ataupun peluang usaha sendiri.
"Bagi mereka yang masih produktif akan kita dorong untuk bangkit melalui akses lapangan kerja, peluang usaha, pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan," ungkapnya,
Cak Imin pun menegaskan, telah meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa supaya APBN memiliki ketersediaan anggaran khusus untuk bansos skema baru ini bagi masyarakat produktif namun masih berstatus miskin ekstrem.
"Saya sedang mendorong APBN kita untuk membiayai pelatihan cepat untuk keluarga miskin ekstrem dan siap bekerja. Memang APBN mengeluarkan dana, tapi dengan mereka langsung bekerja, dengan pelatihan cepat, dengan lapangan kerja yang kita siapkan, negara justru bisa mengurangi bansos yang cukup besar," papar Cak Imin.
Pekerja informal pun ia pastikan juga akan menjadi objek skema baru bansos ini, melalui pemberian jaminan sosial dari pemerintah, seperti jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, hingga jaring perlindungan sosial.
"Negara memilih mengambil jalan pemberdayaan itu bagi masyarakatnya," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sebagaimana diketahui, anggaran bansos, yang menjadi bagian dari program perlindungan sosial atau perlinsos terus mengalami kenaikan.
Pada 2026 nilainya 508,2 triliun, naik dari 2025 Rp 503,2 triliun. Nilai anggaran itu llebih tinggi dari posisi pada 2024 yang sebesar Rp 496,8 triliun. Lalu, pada 2023 masih sebanyak Rp 476 triliun, dan pada 2022 senilai Rp 431,5 triliun.
(arj/haa)[Gambas:Video CNBC]