Breaking News! RI Cetak Surplus Transaksi Berjalan US$ 4 M di Q3

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) melaporkan transaksi berjalan Indonesia surplus sebesar US$ 4,0 miliar atau 1,1% dari PDB pada kuartal III-2025. Ini adalah surplus pertama sejak 10 kuartal terakhir. Posisi transaksi berjalan ini berbalik dibandingkan dengan defisit US$ 2,7 miliar atau 0,8% dari PDB pada kuartal II tahun ini.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan surplus ini ditopang oleh neraca perdagangan Indonesia yang meningkat.

"Surplus neraca perdagangan barang meningkat, disumbang terutama oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas. Defisit neraca jasa menurun seiring kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia," ujar Denny, dalam rilis, Kamis (20/11/2025).

Selain itu, Denny mengatakan neraca pendapatan primer mencatat defisit yang lebih rendah disebabkan oleh penurunan pembayaran imbal hasil investasi asing seiring dengan telah berlalunya periode pembayaran dividen dan bunga/kupon. Namun, BI mencatat defisit neraca perdagangan migas meningkat sejalan dengan kenaikan harga minyak global.

Lebih lanjut, kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

"Investasi langsung tetap membukukan surplus sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik," papar Denny.

Sementara itu, investasi portofolio mencatat defisit terutama didorong oleh aliran keluar modal asing dalam bentuk surat utang. Selain itu, investasi lainnya juga mencatat defisit dipengaruhi terutama oleh kenaikan pembayaran pinjaman sektor swasta.

"Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2025 mencatat defisit sebesar US$ 8,1 miliar," ujar Denny.

Dari capaian di atas, maka NPI pada kuartal III 2025 mencatat defisit US$ 6,4 miliar dan posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 tetap tinggi sebesar US$ 148,7 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.