Geger Raksasa Minyak Terseret Perang Saudara di Ladang Gas

Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia energi kembali diguncang. TotalEnergies, raksasa minyak dan gas asal Prancis, dituduh terlibat dalam kejahatan perang di Mozambik setelah sebuah LSM Jerman mengajukan gugatan serius.

Tuduhan itu mencuat di tengah konflik berdarah di provinsi Cabo Delgado, wilayah strategis yang menyimpan proyek gas raksasa senilai miliaran dolar. LSM European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) mengajukan gugatan hukum terhadap TotalEnergies kepada jaksa anti terorisme nasional Prancis.

Gugatan itu menuding perusahaan terlibat dalam kejahatan perang oleh tentara Mozambik yang bertugas mengamankan proyek Mozambique LNG, fasilitas gas alam cair yang sempat ditutup setelah serangan jihadis pada 2021. ECCHR menyebut pelanggaran berat terjadi antara Juli-September 2021, termasuk penyiksaan dan pembunuhan puluhan warga sipil oleh Joint Task Force (JTF) yang ditugaskan melindungi fasilitas energi tersebut.

"Dokumen internal menunjukkan TotalEnergies mengetahui tuduhan kekerasan terhadap warga sipil sejak Mei 2020, namun tetap mendukung JTF," kata ECCHR, seperti dikutip AFP, Rabu (19/11/2025).

TotalEnergies membantah keras tuduhan tersebut. Perusahaan menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi soal gugatan dan menyebut klaim itu tidak berdasar. Perusahaan menegaskan pihaknya bahkan telah meminta pemerintah Mozambik melakukan investigasi pada 2024, yang kemudian ditindaklanjuti oleh kejaksaan pada 2025.

Ratusan Warga Disiksa, Hanya 26 Selamat

Laporan investigasi Politico mengungkap detail mengerikan. Tentara Mozambik yang membalas serangan jihadis disebut menahan hingga 250 warga sipil dalam kontainer selama tiga bulan dengan tuduhan mendukung kelompok ekstremis.

Warga dipukuli, disiksa, dan banyak yang tewas. Dari ratusan orang, hanya 26 yang selamat.

"TotalEnergies tahu angkatan bersenjata Mozambik dituduh melakukan pelanggaran HAM sistematis, namun tetap mendukung mereka demi mengamankan fasilitasnya," ujar Wakil Direktur Program Bisnis dan HAM ECCHR, Clara Gonzales.

"Perusahaan dan eksekutifnya bukan aktor netral di zona konflik. Jika mereka memfasilitasi atau memicu kejahatan, mereka harus dimintai pertanggungjawaban," lanjutnya.

Sementara itu, Mozambique LNG sebagai operator fasilitas menyatakan "tidak mengetahui dugaan peristiwa tersebut". Perusahaan mengaku tidak memiliki informasi yang menunjukkan insiden itu terjadi.

Kasus ini menambah tekanan pada TotalEnergies, yang bulan lalu juga dituduh LSM internasional "menyandera" Mozambik karena meminta persyaratan sangat menguntungkan untuk melanjutkan proyek gas tersebut.

TotalEnergies memegang 26,5% saham di proyek itu dan menargetkan produksi kembali pada 2029. Namun sebelum melangkah, perusahaan membutuhkan persetujuan pemerintah terkait anggaran baru yang mencakup kelebihan biaya US$4,5 miliar, buntut penundaan panjang akibat konflik.