IMF Ramal Defisit Fiskal RI Dekati 3% Tahun Depan

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan terjadinya pelabaran defisit APBN pada 2025 maupun 2026 hingga mendekati batas aman dalam UU Keuangan Negara sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Perkiraan ini, IMF sampaikan seusai menggelar misi konsultasi Pasal IV 2025 di Indonesia yang dipimpin Kepala Misi Maria Gonzalez pada 3-12 November 2025.

Misi Pasal IV itu ialah pengimplementasian Pasal IV Anggaran Dasar IMF tentang kewajiban diskusi ekonomi tahunan secara bilateral antara IMF dan negara anggotanya.

"Defisit fiskal akan melebar menjadi sekitar 2,8% dari PDB pada tahun 2025, dan sekitar 2,9% tahun depan berdasarkan proyeksi pertumbuhan dan pendapatan yang lebih konservatif dibandingkan dengan yang diperkirakan dalam anggaran tahun 2026 sebesar 2,7% dari PDB," dikutip dari siaran pers IMF No. 25/375, Rabu (19/11/2025).

Perkiraan defisit APBN oleh IMF untuk 2025 itu jauh melampaui target awal dalam APBN 2025 pemerintah sebesar 2,53% setara Rp 616,2 triliun. Sedangkan pada 2026 juga makin jauh dari yang ditetapkan di UU APBN 2026 sebesar 2,68% dari PDB atau senilai Rp 689,15 triliun.

Menurut IMF, tekanan fiskal itu akan terjadi karena ekspansi yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi. IMF menganggap, pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil di angka 5% pada 2025 dan 5,1% pada 2026.

"Meskipun menghadapi lingkungan eksternal yang menantang, mencerminkan dukungan dari kebijakan fiskal dan moneter," ujar tim IMF.

IMF menyarankan pengelolaan pelaksanaan anggaran yang cermat untuk mengamankan target anggaran pemerintah. Sebab, hal itu akan memberikan dukungan fiskal yang dibutuhkan bagi perekonomian sekaligus menjaga ruang fiskal untuk dimanfaatkan jika risiko penurunan terjadi.

"Menjaga risiko fiskal tetap terkendali akan membutuhkan pengelolaan fiskal yang cermat dan berkelanjutan serta perlindungan yang kuat dan pengawasan yang ketat terhadap operasi kuasi-fiskal," kata IMF.

Mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, dengan fokus pada belanja berkualitas tinggi dan efisiensi belanja, akan semakin meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan.

Dalam hasil Misi Pasal IV, IMF juga memperkirakan, inflasi umum Indonesia akan terjangkar dengan baik dan diproyeksikan akan konvergen menuju titik tengah kisaran sasaran. Defisit transaksi berjalan akan tetap terkendali dengan baik pada tahun 2025-2026, dengan cadangan devisa yang memadai.

Sementara itu, meningkatnya ketegangan perdagangan, ketidakpastian yang berkepanjangan, dan volatilitas pasar keuangan global tetap menjadi risiko eksternal utama.

Di sisi domestik, risiko ekonomi terkait pergeseran kebijakan yang besar, yang jika tidak diimplementasikan dengan kerangka pengaman yang cukup kuat, mereka anggap dapat menciptakan kerentanan di tanah air.

Risiko positifnya meliputi reformasi struktural yang lebih berani, termasuk dorongan yang lebih cepat di bidang perdagangan, dan dampak positif dari pertumbuhan yang lebih kuat di antara mitra dagang.