Nurdin Halid Soroti Gedung Kopdes Merah Putih, Ungkap Hal Tak Terduga

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pembangunan massal 80.000 gerai fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai sorotan dari parlemen. Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI khawatir proyek besar itu tidak tepat guna dan bahkan bisa berubah menjadi bangunan tak terpakai.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Nurdin Halid meminta Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara lebih cermat memperhitungkan kondisi tiap daerah sebelum membangun.

"Nanti jangan sampai (gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) menjadi kandang kambing," ujar Nurdin dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ia menjelaskan, banyak desa hanya dihuni 300-1.000 penduduk dengan permukiman yang saling berjauhan. Dalam situasi ini, jarak 3-5 kilometer ke lokasi koperasi justru membuat warga malas datang berbelanja, sehingga keberadaan gerai berisiko tidak efektif.

Nurdin kemudian mengingatkan pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu. Gudang pupuk yang dibangun dengan kapasitas 30 ton justru jarang dipakai, sebab petani hanya sanggup membeli 5-10 ton. Pada akhirnya fasilitas tersebut terbengkalai.

Dia menilai desain gerai saat ini relatif cocok untuk wilayah Jawa yang padat penduduk, namun harus dikaji ulang untuk kawasan Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Menurutnya, pengalaman panjang KUD menunjukkan, meskipun sukses menopang swasembada beras dan stabilitas harga, KUD tidak berkembang menjadi kekuatan ekonomi utama di desa.

"Ini jangan diulangi Pak Menteri, jangan terulang, karena cita-cita Pak Prabowo adalah bagaimana mewujudkan tujuan nasional kita, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan per orang, dengan menggerakkan ekonomi desa," tegasnya.

Menjawab kritik tersebut, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan, pemerintah kini memprioritaskan percepatan pembangunan dengan standar seragam terlebih dahulu. Penyesuaian dengan karakter tiap desa akan dilakukan setelah tahap awal selesai.

"Tetapi kalau yang sekarang standarnya memang kita percepatannya dengan standar yang sama dulu, Pak. Dikejar dulu, nanti yang berikutnya baru kita sesuaikan," kata Ferry dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menekankan, biaya pembangunan Rp1,65 miliar per unit masih dalam batas kewajaran. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan di seluruh Indonesia.

"Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks (konstruksi)," jelas Joao.

Dia menambahkan, jika pembangunan mengikuti indeks konstruksi, total anggaran proyek justru bisa melambung hingga Rp600 triliun.

Secara desain, setiap gerai mencakup bangunan 20x30 meter berisi toko seluas 6x17 meter, klinik desa 3,5x10 meter, gudang pupuk 4x6 meter, ruang penyimpanan bahan pokok, serta area khusus LPG 3 kilogram sebagai bagian dari layanan distribusi.

Meski demikian, Joao menyebut pihaknya masih menghadapi tantangan pengerjaan di lapangan. Sebab, dari target pembangunan harian sekitar 2.930 titik, capaian saat ini baru menyentuh 1.200 titik.

"Tetapi sampai hari hari ini kami baru bisa sekitar 1.200 dan kami terus berprogres dan terus mengejar bagaimana supaya tiap hari bisa kita mulai seperti yang kami rencanakan, yaitu sekitar 2.930 titik per hari," pungkasnya.