Anggaran Kementerian PU 2025 Terserap Rp 64,86 T, Dipakai Apa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan realisasi anggaran untuk tahun anggaran (TA) 2025 hingga November 2025 masih mencapai 56,53%. Padahal, Kementerian PU sebelumnya mengungkapkan bisa menargetkan serapan TA 2025 hingga 89,03% pada akhir 2025.

"Realisasi anggaran per pagi ini pukul 08:00 WIB, 17 November 2025, progres fisik telah mencapai 61,54%. Sedangkan progres keuangan mencapai 59,06% atau telah terserap sebesar Rp 64,86 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 109,81 triliun," kata Dody dalam paparannya di rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11/2025).

Secara lebih rinci, realisasi anggaran tersebut meliputi anggaran Sekretariat Jenderal yang sudah terserap sebesar 71,96%, Inspektorat Jenderal sebesar 71,44%, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar 57,9%, Ditjen Bina Marga sebesar 65%, Ditjen Cipta Karya sebesar 61,7%, Ditjen Prasarana Strategis sebesar 19,98%, Ditjen Bina Konstruksi 72,61%, Ditjen Pembiayaan Infarstruktur (DJPI) 68,57%, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 52,55%, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 76,19%.

Dody menambahkan, adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) pada semester II-2025 mempengaruhi capaian realisasi anggaran. Namun, pihaknya optimistis dapat mengejar realisasi anggaran tersebut pada Desember 2025.

"Dapat kami laporkan bahwa penambahan anggaran untuk pelaksanaan Inpres pada semester 2 turut mempengaruhi capaian realisasi anggaran. Tetapi, kami masih optimis bisa mengejar realisasi anggaran mencapai 96,77% di Desember 2025," jelas Dody.

Adapun tambahan anggaran Kementerian PU mencapai Rp 23 triliun, berasal dari buka blokir efisiensi dan juga pengesahan belanja modal LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) untuk pelaksanaan pengadaan lahan sejumlah proyek Kementerian PU.

Perincian pagu efektif dialokasikan untuk pendanaan irigasi daerah tahap III yang dilaksanakan melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 sebesar Rp 3,1 triliun, kemudian, pembangunan Sekolah Rakyat tahap II melalui Inpres 8 Tahun 2025 sebesar Rp 5,99 triliun, dan pendanaan konstruksi jalan daerah melalui Inpres 11 Tahun 2025 sebesar Rp 4,5 triliun.

"Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang difokuskan pada saat itu tahun 2025 di Papua Selatan melalui Inpres Nomor 14 Tahun 2025, dengan total alokasi sebesar Rp 2,72 triliun, yang terdiri dari Rp 620 miliar untuk Dirjen Sumber Daya Air dan Rp 2,1 triliun pada Dirjen Bina Marga," ujar Dody.

Sedangkan untuk realisasi anggaran untuk menyelesaikan pembangunan sesuai beberapa Inpres, hanya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I yang sudah hampir 100%, dengan rincian per 10 November 2025, progres fisik Sekolah Rakyat Tahap I telah mencapai 99,86%, dengan realisasi anggaran telah mencapai Rp 86,24%.

Secara lebih rinci, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I ini terbagi menjadi tiga yakni Tahap Ia, Tahap Ib, dan Tahap Ic.

Untuk Tahap Ia hingga Ic, progres fisik telah mencapai 100%. Namun, realisasi anggarannya berbeda-beda. Untuk Tahap Ia, realisasinya mencapai 98,68%. Sedangkan Tahap Ib mencapai 76,65%, dan Tahap Ic mencapai 88,46%.

"Pembangunan Sekolah Rakyat perintis Tahap I, realisasi keuangan sudah mencapai 98,68%, dengan realisasi fisik 100%. Tahap Ib realisasi keuangan sebesar 76,66% dengan realisasi fisik mencapai 100%, Tahap Ic realisasi keuangan sebesar 88,46% dengan realisasi fisik mencapai 100%," ungkap Dody.

Sementara untuk pembangunan penanganan irigasi, rehabilitasi madrasah, dan penanganan jalan daerah, total realisasi anggaran masih jauh dari 50%. Rinciannya untuk total realisasi anggaran penanganan irigasi mencapai 30,2%, rehabilitasi madrasah mencapai 21,08%, dan penanganan jalan daerah mencapai 19,53%.