Tiba-tiba Titiek Soeharto Puji Prabowo, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menilai langkah pemerintah Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas sejak Oktober 2024 mulai membuahkan hasil. Ia mengaitkannya dengan sederet kebijakan yang dianggap konsisten, khususnya untuk komoditas utama seperti beras dan jagung.

Titiek juga menyoroti data Badan Pusat Statistik yang memperkirakan Indonesia dapat sepenuhnya menghentikan impor beras pada 2025, sebuah capaian yang kontras dengan periode 2023-2024 ketika impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

"Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan," ujar Titiek dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Prediksi produksi beras Januari-Desember 2025 yang mencapai 34,77 juta ton, naik 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dinilai Titiek sebagai hasil kerja kolektif petani dan dukungan kebijakan pemerintah. Fasilitasi sarana produksi, peningkatan akses teknologi, serta perbaikan manajemen budidaya disebut menjadi faktor yang memperkuat kenaikan tersebut.

Indikator kesejahteraan petani ikut disorot. Nilai Tukar Petani pangan yang tembus di level 124,36, jauh di atas target pemerintah 110, dinilai Titiek sebagai sinyal bahwa ruang ekonomi petani membaik. Ia menilai kondisi ini mendorong petani lebih produktif sekaligus memperkuat daya saing di tengah transformasi pangan nasional.

Stabilitas stok pangan juga ikut mendapat sorotan positif. Titiek menganggap ketahanan pasokan menjadi pilar utama stabilitas nasional, terutama ketika dunia menghadapi potensi krisis pangan dan volatilitas harga internasional.

"Pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024 telah memperlihatkan keseriusannya dalam bidang swasembada pangan. Kita mengapresiasi banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah," kata Titiek.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV, Alex Indra Lukman, menyinggung kebijakan penetapan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dengan jaminan pembelian oleh negara. Kebijakan ini membuat Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah sekaligus memastikan pembayaran kepada petani berjalan tepat waktu.

"Kebijakan ini efektif memutus praktik ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani di pasar," sebut Alex.