Pak Purbaya! Belajar dari Negara Ini Supaya Redenominasi RI Gak Gagal

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana kebijakan redenominasi kini kembali bergulir, setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rampungnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias Redenominasi pada 2026-2027 dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025).

Dalam PMK 70/2025 disebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Baca: Purbaya Mau Redenominasi, Apa Untungnya Rp1.000 Jadi Rp1 Buat RI

Lalu, urgensi lainnya untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas Rupiah.

Dalam PMK 70/2025, Purbaya juga menetapkan penanggung jawab penyusunan RUU Redenominasi ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Meski begitu, kebijakan penyederhanaan penulisan nominal mata uang rupiah dengan menghilangkan tiga digit nol bukanlah hal baru, sebab sejak 2013 rencana ini telah digulirkan bersama dengan Bank Indonesia. Redenominasi itu dilakukan seperti mengubah angka Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Meski terdengar sederhana, kebijakan redenominasi bisa gagal membuat perekonomian suatu negara mengalami guncangan. Dikutip dari Bulletin of Monetary Economics and Banking, Vol. 17, No. 2 [2014] redenominasi akan dianggap gagal jika negaranya berakhir mengalami inflasi tinggi atau hiperinflasi setelah kebijakan diterapkan.

Baca: 10 Negara yang Lakukan Redenominasi Terbesar Sepanjang Sejarah

Contohnya ialah Ghana saat memberlakukan kebijakan redenominasi pada 2007 silam. Tingkat inflasinya meningkat sebesar lima persen satu tahun setelah redenominasi. Dalam buletin itu disebutkan Salah satu faktor penyebab kegagalan redenominasi di Ghana adalah 70% uang beredar yang di Ghana berada di luar sistem perbankan.

Transaksi tunai di Ghana lebih dominan dibandingkan dengan transaksi melalui perbankan. Kondisi ini diperparah oleh pemerintah yang belum juga dapat mengganti mata uang yang baru dengan mata uang yang lama setelah dua tahun redenominasi.

Sementara itu, dalam Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik Indonesia Treasury Review Volume 2 Nomor 4 Tahun 2017, contoh negara lain yang disebut gagal dalam melakukan redenominasi ialah Brazil.

Brazil tercatat telah melakukan 6 kali redenominasi yaitu pada 1967 1970, 1986, 1989, 1993, dan 1994. Pelaksanaan redenominasi Brazil di periode 1990an tidak berhasil karena buruknya fundamental perekonomian dan tidak mampunya pemerintah Brazil mengelola indikator makroekonomi. Inflasi yang tinggi hingga 500% per tahun menyebabkan perekonomian Brazil hanya tumbuh pada kisaran 0-1% pada periode 1990-1992.

Selain itu, Pemerintah Brazil mengambil kebijakan defisit fiskal untuk membiayai pembangunan dengan money creation atau mencetak uang, sehingga terjadi ketidaksesuaian pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kapasitas perekonomian Brazil.

Rusia juga disebut gagal dalam melakukan kebijakan redenominas pada 1998, namun penyebabnya dilaksanakan saat perekonomian internasional tidak stabil sehingga membuat pelaksanaannya tidak berhasil.

Jatuhnya mata uang Asia mengakibatkan efek spillover yang menyebabkan pemerintah tidak mampu untuk membayar utang luar negerinya karena tekanan
terhadap Rubel sebagai dampak Redenominasi.

Rusia pun tidak mampu meyakinkan masyarakat akan manfaat Redenominasi mata uangnya sehingga efek domino dari sentimen negatif atas ketidakmampuan pemerintah Rusia dalam mengelola kebijakan semakin membuat mata uangnya terpuruk.

"Oleh karena itu, dari dua kasus ini setidaknya ada 3 faktor yang dibutuhkan agar kebijakan Redenominasi bisa berhasil: (1) Indikator makroekonomi yang kuat, (2) Kondisi eksternal yang mendukung (3) Strategi komunikasi kebijakan publik yang baik," dikutip dari Indonesia Treasury Review.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dari Ekonom hingga Menkeu, Begini Sepak Terjang Purbaya Yudhi Sadewa