Diam-diam RI Dikuasai Asing Jahat, Purbaya Tak Terima: Kita Serang!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merasa terusik dengan banjirnya komoditas impor ilegal di Indonesia, mulai dari tekstil seperti baju bekas atau balpres, rokok, baja, hingga sepatu.

Untuk komoditas tekstil ia menceritakan, telah mendapat informasi bahwa mayoritas dipasok dari China. Bahkan, di tingkat acara fesyen, baju-baju yang ditampilkan berasal dari negara tirai bambu, yang mengusik industri garmen dan tekstil di dalam negeri.

"Saya pernah datang ke fashion show. Wah, ini bagus-bagus. Tapi di sebelah saya ada yang bisik, pak 99% dikuasai China. Waktu saya Ketua LPS, enggak bisa apa-apa. Waduh, jadi ikut acara itu pulang-pulang sedih," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Baca: Bareskrim Tindak Tambang Ilegal di Gunung Merapi, Transaksinya Rp 3 T

Oleh sebab itu, ia memastikan, saat menjabat sebagai menteri keuangan pada awal September 2025, berkomitmen untuk menutup seluruh celah barang-barang impor ilegal, supaya industri di dalam negeri dapat berkembang dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Bukannya bangga jadi sedih, padahal orang kita jago. Jadi, sekarang rupanya, banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup, nanti pakaian-pakaian yang itu juga garmen, yang ilegal-ilegal kita tutup semua," tegasnya.

Terkait dengan peredaran rokok ilegal, ia mengaku juga telah menemukan banyaknya pasokan dari negara lain, seperti China hingga Vietnam. Karena itu, dia berkomitmen untuk memberantas semua produk rokok ilegal dan mendorong produsen rokok ilegal di dalam negeri menjadi legal. Caranya dengan mendesak mereka masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dengan tarif cukai khusus yang akan dikeluarkan pada Desember 2025.

"Nanti, kalau sudah itu jalan, saya enggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan, pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap, kita sikat. Enggak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan masuk menjadi pemain yang legal di situ," paparnya.

Setelah menutup rapat masuknya barang-barang impor ilegal seperti tekstil, garmen, hingga rokok, Purbaya memastikan, akan menutup celah importir sepatu ilegal hingga baja yang selama ini membuat industri dalam negeri tertekan.

Baca: Purbaya Lihat Pedagang Thrifting Marah di Tiktok, Janjikan Hal Ini

"Nanti sebentar lagi baja, kita akan lihat baja, terus sepatu, kita akan lihat seperti itu. Yang jelas kalau barangnya ilegal kita akan tutup," ucap Purbaya.

Menurutnya, kebijakan ini tak lagi bisa dikesampingkan karena Indonesia masih menjadi pasar utama barang-barang impor. Terutama karena 90% kapasitas ekonomi Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

"Orang bilang sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat, iya tapi merusak industri kita secara keseluruhan, negara kita kan," ujar Purbaya.

"90% domestic demand, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi, yang ilegal, pasar kita dikuasai asing, apa kita mau begitu? nanti kita komplain lagi, enggak ada kerjaan, enggak ada ini-itu," paparnya.

Purbaya mengaku sudah menargetkan sejumlah pelaku yang selama ini menjadi penentang utama kebijakannya. Ia menganggap sudah ada importir ilegal yang mulai bersuara menentang kebijakannya.

Baca: Ditjen Pajak Bongkar Skandal Pencucian Uang Rp58,2 Miliar

"Sebagian pemain yang diuntungkan ribut, saya sih gampang jawabnya, siapa yang paling keras protesnya itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini sudah banyak komentar kan, mereka harus hati-hati karena saya lihat satu-satu, saya perintahkan orang bea cukai periksa mereka satu-satu," tutur Purbaya.

Purbaya menekankan, kebijakan pemberantasan pelaku impor barang-barang ilegal yang mengganggu iklim usaha domestik ini semata untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Kecuali saya punya bisnis pesaingnya berarti saya punya urusan sendiri untuk keuntungan saya, tapi kan ini enggak, kebijakannya untuk kebijakan nasional," kata Purbaya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Genjot Ekonomi RI, Pakar Sebut Tak Cukup Cuma Deregulasi