Transfer ke Daerah Dipangkas, Mendagri Minta Pemda Efisiensi Pegawai

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintahan daerah untuk mulai melakukan efisiensi belanja pegawai, di tengah turunnya anggaran transfer ke daerah atau TKD.

Sebagaimana diketahui, nominal TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026 hanya pemerintah pusat tetapkan senilai Rp 693 triliun. Turun sekitar 24,66% dari sebelumnya pada 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

"Belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang dibelanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya. Itu harus disederhanakan," kata Tito dalam acara peningkatan Kapasitas, Literasi, serta Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD) di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Baca: BI Digitalkan Pemda! Transaksi Keuangan, Pajak & Retribusi Lebih Mudah

Tito menjelaskan, efisiensi belanja birokrasi di Pemda saat ini masih penting karena selain jumlah pegawai yang bisa diminimalkan, alokasi untuk belanja perjalanan dinas, rapat, pemeliharaan dan perawatan terlalu banyak ketimbang belanja program untuk masyarakat.

"Untuk menyisir belanja ini, banyak yang bilang kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin isinya ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan perawatan terlalu banyak," tegasnya.

Tito pun mengingatkan, langkah-langkah efisiensi ini sebetulnya bisa dilakukan Pemda, karena sudah berpengalaman saat seperti masa Covid-19. Pada periode krisis yang membuat penerimaan asli daerah atau PAD tertekan itu, ia menyebut, Pemda bisa jalan meskipun tak banyak pegawai yang masuk ke kantor.

"Tapi kita bisa survive kan saat itu. Working from home, saya ingat betul, pernah 75%. Yang di kantor hanya 25%, kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini, kebanyakan pegawai," ungkap Tito.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anak Buah Tito Geram dengan Daerah Ini, Hanya Harapkan Anugerah Tuhan