Ada Apa Xi Jinping? Ekonomi China Suram, Cuma Tumbuh 4,8%

Jakarta, CNBC Indonesia - Pertumbuhan ekonomi China melambat 4,8% di kuartal-III (Q3) 2025 ini, dibanding kuartal-II (Q2) 2025 5,2%, merujuk data Biro Statistik Nasional (NBS), Senin (20/10/2025). Hal ini menjadi laju pertumbuhan terlambat Tirai Bambu meski masih dalam batas garis negeri itu.

Pertumbuhan tertahan penjualan ritel, yang hanya tumbuh menjadi 3% di September. Angka ini turun dari Agustus dan merupakan laju paling lambat sejak November.

Padahal pemerintah telah mengeluarkan program subsidi konsumen. Pengangguran turun sedikit tetapi tetap mendekati level tertinggi enam bulan di bulan Agustus.

Namun, output industri tumbuh pada laju tercepatnya dalam tiga bulan menjelang Golden Week, hari libur panjang China. Perdagangan, ekspor dan impor, mengalahkan perkiraan karena perusahaan-perusahaan yang terhadang perang tarif Presiden AS Donald Trump, bisa mengalihkan ke pasar-pasar baru, ditambah lagi naiknya permintaan domestik didorong oleh belanja liburan.

NBS memperingatkan bahwa risiko dan hambatan eksternal masih ada, dengan fondasi pemulihan yang masih rapuh. Namun, disebutkan bahwa pertumbuhan 5,2% dalam sembilan bulan pertama memberikan "fondasi yang kuat" untuk memenuhi target tahunan sebesar sekitar 5%.

"Saya rasa kita tidak bisa menstimulasi permintaan domestik tanpa menstabilkan pasar perumahan terlebih dahulu," ujar analis Eurasia Group, Dan Wang kepada CNBC International, merujuk masalah lain China yakni krisis properti yang belum juga pulih.

"China harus meningkatkan upayanya di bidang teknologi, tetapi kami juga sangat yakin bahwa apa yang disebut ekonomi lama akan tetap menjadi tulang punggung perekonomian di masa mendatang," ujar Kepala Ekonom Tiongkok Nomura, Ting Lu, dalam sebuah catatan pekan lalu.

"Beijing harus membereskan kekacauan di sektor properti pada 2026-2030 karena beberapa alasan," tambahnya lagi mencatat bahwa real estat tetap menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah ekspor terhadap PDB China menyumbang sekitar 18% dari pendapatan pemerintah daerah.