Penampakan Prabowo di Depan 'Gunung Uang' Rp 13 Triliun
Presiden Prabowo saksikan penyerahan uang korupsi ekspor CPO Rp13,2 triliun. Dana bakal digunakan bangun 600 kampung nelayan dan renovasi ribuan sekolah.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya sejumlah Rp 13.255.244.538.149 di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Tampak hadir antara lain Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Yusuf Ateh. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
"Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung, yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewenangan," kata Prabowo saat memberikan sambutan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Menurut kepala negara, uang sebanyak Rp 13 triliun bisa digunakan untuk memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Uang sebanyak itu juga bisa membangun ratusan kampung nelayan di seluruh tanah air. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
"Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun RI berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus, sekarang kita perbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern," ujar Prabowo. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
"Rencananya sampai akhir 2026 kita hadirkan 1.100 desa nelayan. Tiap desa anggarannya Rp 22 miliar. Jadi Rp 13 triliun ini kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu KK-nya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak, tiga, itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu lima juta orang Indonesia bisa hidup layak," lanjutnya. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan kalau uang sebanyak Rp 13 triliun itu baru berasal dari satu sektor, yaitu kelapa sawit. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
"Dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa keluar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu," kata Prabowo. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
as a preferred
source on Google