Video: Peremajaan Sawit Rakyat Terhambat, Produksi CPO Sulit Digenjot

Jakarta, CNBC Indonesia- Di tengah rencana Pemerintah RI yang akan mengimplementasikan penerapan mandatori pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar dengan bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada tahun 2026, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengungkapkan adanya kondisi produksi CPO RI yang stagnan.

Pada tahun 2025, produksi minyak sawit RI Diproyeksi mencapai 53,6 Juta Ton dengan jumlah ekspor diperkirakan mencapai 27,5 juta ton. Sehingga saat produksi CPO stagnan namun kebutuhan Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri meningkat maka kinerja eksor akan tertekan, imbasnya devisa ekspor CPO RI akan ikut mengalami penurunan.

Kondisi ini akan berimbas ke tekanan ekspor CPO RI ke China hingga India sekaligus dapat berimbas ke peningkatan harga CPO global. Diharapkan pemerintah dapat mendorong peningkatan produksi CPO agar kebutuhan B50 dan ekspor CPO RI tetap dipenuhi.

Oleh karena itu dibutuhkan upaya perluasan lahan dan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang sangat lambat. Hal ini terkait kondisi ekonomi para petani rakyat karena peremajaan akan berdampak ke penurunan pendapatan sehingga masyarakat enggan melakukan peremajaan.

Selain itu persoalan tumpang tindiha lahan sawit rakyat dengan kawasan hutan turut berdampak pada dana hibah untuk peremajaan sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ).

Seperti apa persolan dan tantangan sektor sawit di tengah rencana implementasi B50? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 20/10/2025)