Heboh Utang Kereta Cepat Gara-gara Purbaya, Sandiaga Uno Soroti Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik soal beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali mencuat ke publik. Kali ini, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ikut angkat bicara. Ia menyoroti beragam aspek mulai dari keberlanjutan proyek, dampaknya terhadap APBN, hingga keterlibatan China dalam menanggung risiko finansialnya.

Sandiaga tak segan menyebut nama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang belakangan ramai dibicarakan karena mengungkap kekhawatiran soal utang proyek KCIC.

Baca: Luhut Tegaskan China Sudah Sepakat Restrukturisasi Utang Whoosh

Diketahui, beberapa waktu lalu Purbaya dengan tegas menolak agar APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat yang dinamai Whoosh ini.

Menurutnya, seharusnya tanggung jawab keuangan proyek ini bisa dikelola secara mandiri oleh Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial sendiri, karena dividen sudah langsung masuk dalam kasnya.

Sandiaga sendiri mengaku mengenal dekat sosok Purbaya.

"Ada Sahabat saya Pak Purbaya yang sekarang rockstar banget, kebetulan saya juga kenal dengan pak Purbaya, kalau saya sih manggilnya pak Yudi, bahwa memang ada kekhawatiran bom waktu utang kereta cepat jadi kekhawatiran apa sih solusinya?" ujar Sandiaga dilansir dari media sosialnya, Minggu (19/10/2025).

Sandiaga menekankan bahwa keberlangsungan proyek infrastruktur semacam KCIC harus sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus digunakan untuk kepentingan rakyat luas, terutama dalam bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur jangka panjang.

"APBN kita ini harus digunakan sesuai Pasal 33 untuk kepentingan rakyat, agar kita bisa sejahtera. APBN ini harus dipastikan bahwa tidak terganggu dan ada manfaat bagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur yang jangka panjang," tegasnya.

Mantan Cawapres 2019 ini juga menyinggung pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan ekonomi, terutama yang melibatkan utang besar seperti proyek KCJB. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kelayakan finansial proyek serta melakukan negosiasi bunga pinjaman agar tidak memberatkan di masa depan.

"Kedua pengambilan kebijakan sebelumnya transparansi dan akuntabilitas ini jadi kunci, harus hitung benar, berapa sustainability dari proyek infrastruktur ini? Apakah melakukan restrukturisasi dengan bunga tidak sampai menncekik? Ini perlu dikawal bersama orang pintar, bukan hanya orang di dalam pemerintah, tapi juga di luar pemerintahan juga," ujarnya.

Lebih lanjut, Sandiaga menyoroti pentingnya efek ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat di sepanjang jalur KCIC, terutama pada wilayah seperti Halim, Padalarang, dan Tegalluar. Ia berharap agar proyek ini tidak hanya menaikkan harga properti, namun benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat yang beraktivitas antara Jakarta dan Bandung.

"Ini juga harus berdampak ke ekonomi masyarakat sepanjang jalur kcic gimana Halim padalarang tegalulluar tod value-nya disini tiba2 harga properti mahal tersambung perumahan yang beri solusi masyarakat yang bekerja di Bandung atau bekerja di jakarta," tuturnya.

Tak kalah penting, Sandiaga menegaskan bahwa pihak China sebagai mitra pembangunan KCIC juga harus ikut bertanggung jawab atas pembengkakan biaya (cost overrun) yang terjadi. Artinya proyek ini bukan hanya menyangkut hitung-hitungan bisnis, tapi juga menyangkut reputasi kedua negara.

"Ini juga China harus ikut tanggung jawab, China harus melihat ini cost overrun. Kita harus bisa negosiasikan bahwa ini adalah proyek reputasi bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus menjadi sorotan publik, terutama setelah munculnya perdebatan soal pembengkakan anggaran dan skema pembiayaan yang dinilai bisa membebani APBN dalam jangka panjang. Pemerintah kini tengah mencari jalan terbaik agar proyek tersebut bisa tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Purbaya, Gus Ipul, dan Bos Pertamina Dipanggil Prabowo ke Istana