IMF Sarankan RI, India & China Cs Lakukan Hal Ini Biar Ekonomi Moncer

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan pesan khusus untuk negara-negara di kawasan Asia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

Managing Director IMF Kristalina Georgieva menyampaikan dalam dunia yang multipolar dengan perubahan cepat ini, IMF mendorong negara-negara Asia untuk memperkuat integrasi perdagangan dan sektor jasa demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Pernyataan ini diungkapkan Kristalina saat berbicara di Milken Institute, Washington, Rabu (8/10/2025), jelang World Bank - IMF Annual Meeting pada 12-19 October 2025.

"Kepada Asia, saya sampaikan: perdalam perdagangan internal agar mencakup lebih banyak barang jadi dan jasa, serta teruskan reformasi untuk memperkuat sektor jasa dan akses keuangan," ujar Kristalina.

Berdasarkan hasil analisis IMF, dorongan untuk integrasi regional yang lebih besar, khususnya dengan menurunkan hambatan non tarif berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan Asia hingga 1,8% dalam jangka panjang.

"Analisis kami menunjukkan bahwa dorongan untuk integrasi regional yang lebih besar terutama dengan menurunkan hambatan nontarif dapat meningkatkan PDB sebesar 1,8 persen dalam jangka panjang," ujarnya.

Secara keseluruhan, IMF memperkirakan pertumbuhan global akan berada di sekitar 3% dalam jangka menengah. Perkiraan ini turun dari 3,7% sebelum pandemi.

IMF mencatat pola pertumbuhan global telah berubah selama bertahun-tahun, terutama dengan perlambatan Tiongkok yang terus berlanjut sementara India berkembang menjadi mesin pertumbuhan utama.

"Peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan produktivitas sektor swasta yang lebih tinggi," ujarnya.

Maka dari itu, Kristalina menilai pemerintah masing-masing negara harus menyediakan dan melindungi fondasi dasar pasar bebas, termasuk hak milik, supremasi hukum, data yang baik, undang-undang kepailitan yang efektif, pengawasan sektor keuangan yang kuat, dan lembaga yang independen namun akuntabel.

"Di banyak negara, produktivitas sektor swasta terjerat birokrasi yang rumit dan perusahaan rintisan tidak dapat memulai maupun berkembang. Persaingan adalah kunci, dan regulasi tidak boleh menoleransi atau menciptakan keuntungan yang tidak adil," ujarnya.