Bukan Putin-Xi Jinping, Presiden Ini Siaga Perangi AS di "Tanah Surga"

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan antara Kolombia dan Amerika Serikat meningkat tajam setelah Presiden Kolombia Gustavo Petro menuduh militer AS di bawah pemerintahan Donald Trump mengebom kapal yang diduga membawa warga Kolombia di Laut Karibia.

Dalam unggahan di platform X pada Rabu (8/10/2025) waktu setempat, Petro menyebut situasi tersebut sebagai "skenario perang baru" dan memperingatkan bahwa agresi Washington bukan sekadar operasi anti-penyelundupan, melainkan "perang untuk minyak."

"Senator Adam Schiff benar. Sekarang saya berada dalam pertemuan dengan pemerintah Eropa dan saya akan mengatakan hal yang sama. Skenario perang baru telah terbuka: Karibia," tulis Petro.

"Indikasi menunjukkan kapal terakhir yang dibom adalah kapal Kolombia dengan warga Kolombia di dalamnya. Saya harap keluarga mereka melapor. Tidak ada perang melawan penyelundupan; ini adalah perang untuk minyak dan dunia harus menghentikannya. Agresi ini ditujukan terhadap seluruh Amerika Latin dan Karibia."

Unggahan Petro muncul di tengah meningkatnya aksi militer Amerika Serikat di perairan Karibia. Dalam beberapa pekan terakhir, militer AS melancarkan sejumlah serangan terhadap kapal yang disebut terkait penyelundupan narkotika di lepas pantai Venezuela.

Pemerintahan Trump mengklaim operasi itu sebagai bagian dari upaya memberantas perdagangan narkoba, namun laporan media lokal menyebut banyak korban jiwa dalam serangan-serangan tersebut.

Kemarahan Petro mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di Amerika Latin dan di Washington sendiri. Beberapa anggota parlemen AS, termasuk dari Partai Demokrat dan bahkan satu senator Republik, menuding pemerintahan Trump menyalahgunakan kewenangan militer tanpa dasar hukum yang jelas.

Senator Demokrat Adam Schiff dari California, yang cuitannya dibagikan oleh Petro, menyatakan bulan lalu bahwa hanya Kongres yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perang.

"Dan meski kami sepakat pentingnya mencegah narkoba masuk ke negeri ini, mengebom kapal tanpa dasar hukum apa pun berisiko menyeret Amerika Serikat ke perang lain dan memicu permusuhan yang tidak perlu terhadap warga kami sendiri. Penggunaan militer tanpa otorisasi dan ilegal ini harus dihentikan," tegasnya.

Senator Demokrat lainnya, Tim Kaine dari Virginia, juga mengkritik keras kebijakan tersebut.

"Presiden Trump tidak memiliki otoritas hukum untuk melancarkan serangan atau menggunakan kekuatan militer di Karibia atau wilayah Barat lainnya," katanya. "Pemerintah menolak memberikan informasi dasar kepada Kongres tentang siapa yang tewas, mengapa operasi ini perlu dilakukan, dan mengapa tidak dilakukan intersepsi standar. Kongres tidak boleh terus diabaikan sementara pemerintahan ini melanggar hukum."

Sebaliknya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membela operasi tersebut. Ia menambahkan bahwa kapal tersebut beroperasi di perairan internasional dekat Venezuela dan membawa narkoba "menuju Amerika untuk meracuni rakyat kami."

"Intelijen kami dengan yakin mengonfirmasi bahwa kapal itu mengangkut narkotika dan berada di rute transit penyelundupan yang sudah dikenal. Serangan-serangan ini akan terus berlanjut hingga serangan terhadap rakyat Amerika berakhir!" katanya.

Sementara itu, Gedung Putih menanggapi tuduhan Petro dengan keras. Seorang pejabat mengatakan kepada Newsweek bahwa pemerintah menantikan "penarikan kembali pernyataan yang tidak berdasar dan tercela itu secara publik" agar hubungan kedua negara dapat "kembali ke dialog produktif untuk membangun masa depan yang kuat dan makmur bagi rakyat Amerika Serikat dan Kolombia."

Pejabat itu menegaskan bahwa meski terdapat perbedaan kebijakan, Kolombia tetap menjadi mitra strategis penting bagi AS. "Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam berbagai prioritas bersama, termasuk keamanan dan stabilitas kawasan," katanya.

Perlu diketahui, Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini juga mengancam akan mencabut visa Petro, dengan alasan bahwa presiden Kolombia itu "menghasut tentara AS untuk membangkang terhadap perintah dan melakukan kekerasan" saat berada di New York.