Pemerintah ungkap Arah Pengembangan Infrastruktur Transportasi
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus memacu pembangunan infrastruktur sektor transportasi. Hal ini dilakukan demi meningkatkan konektivitas antar kota yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Meinarti Fauzie mengatakan, apabila mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat beberapa target di sektor transportasi yang berhasil dicapai.
Salah satunya adalah rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan yang menurun menjadi 65% atau sesuai dengan target yang telah dicanangkan sejak 2010 silam. Selain itu, pemerintah telah membangun hampir 7.000 kilometer (km) jaringan kereta api atau 93% dari target secara keseluruhan yakni sekitar 7.451 km.
Kondisi jalur kereta api di Indonesia juga telah sesuai dengan indeks kualitas trek kategori 1 dan 2. Tak hanya itu, sebanyak 12 kota di Indonesia juga telah dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api.
Di sektor pelayaran, pemerintah telah memenuhi 100% target penyediaan rute pelayaran di Tanah Air. Berikutnya, enam kota metropolitan di Indonesia telah memiliki sistem angkutan umum massal yang dikembangkan pemerintah.
Lantas, berdasarkan RPJMN 2025-2029, arah pembangunan infrastruktur transportasi yang mendukung konektivitas akan mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada tiga program prioritas nasional. Di antaranya adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, dan mendorong kewirausahaan.
"Sebagai upaya pencapaian prioritas nasional tersebut, pengembangan transportasi nasional 2025-2029 ini nantinya akan difokuskan untuk pertama peningkatan aksesibilitas daerah 3 TP, yaitu Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman, serta layanan dasar," ungkap Meinarti dalam acara Road To CNBC Awards 2025 'Beet Infrastructure & Property', dikutip Kamis (9/10/2025).
Meinarti melanjutkan, arah pengembangan infrastruktur transportasi juga difokuskan pada peningkatan konektivitas pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas transportasi perkotaan. Dalam hal ini, pemerintah turut mengembangkan moda transportasi yang rendah karbon serta inklusif, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi di bidang transportasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm) sektor transportasi.
Lebih lanjut, dia bilang pemerintah memiliki tiga pendekatan utama dalam rangka memperkuat rantai pasok dan daya saing ekonomi di Indonesia. Pertama adalah pengembangan konektivitas untuk mendukung layanan dasar serta pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi. Hal ini ditunjukkan melalui revitalisasi pelabuhan, penguatan sistem pelabuhan terpadu dengan kawasan industri, hingga rencana pilot project zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada kendaraan.
Kedua, pemerintah mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang. Untuk itu, pemerintah terus melakukan pemerataan penyediaan infrastruktur dasar sesuai standar dan peningkatan konektivitas antar wilayah.
Pendekatan ketiga adalah pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan urbanisasi. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya menata wilayah metropolitan dengan menyediakan jaringan transportasi yang memadai.
"Kegiatan yang dilakukan dalam hal ini di antaranya rencana pembangunan SRLL atau Surabaya Regional Line yang akan kita mulai pada 2027. Kemudian, pengembangan kereta cepat Bandung-Surabaya dan pengembangan pemanfaatan akses tol," pungkas Meinarti.
(dpu/dpu)