Prabowo Rilis Aturan Tambang untuk Ormas-UKM, Segini Luas Lahannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah baru saja mengeluarkan aturan baru terkait pertambangan mineral dan batu bara. Dalam regulasi ini, pemerintah menegaskan bahwa wilayah tambang akan diprioritaskan untuk koperasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, serta badan usaha kecil dan menengah (UKM).

Selain itu, aturan baru ini juga mencakup pengaturan mengenai komoditas logam tanah jarang dan mineral radioaktif yang kini mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 11 September 2025. Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni sama saat tanggal ditetapkan Presiden, 11 September 2025.

Pada PP No.39 tahun 2025 ini pertamanya yaitu mengubah terkait pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara yang dapat dilakukan secara lelang dan pemberian prioritas.

Adapun untuk pemberian prioritas kini ditujukan untuk:

a. Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah (UKM), tau Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.

b. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, serta meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi.

c. BUMN dan Badan Usaha Swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi.

Menteri menetapkan rencana pemberian WIUP mineral logam dan batu bara dengan cara prioritas paling sedikit memuat:

a. Lokasi WIUP

b. Luas WIUP

c. Jenis Komoditas

Sementara untuk WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Hal tersebut tertuang pada Pasal 17 PP No.39 tahun 2025.

Sementara pada aturan sebelumnya, hanya disebutkan bahwa WIUP mineral logam dan batu bara diperoleh dengan cara lelang. Pada aturan sebelumnya, tak ada pemberian secara prioritas untuk WIUP.

Sedangkan untuk WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah. Artinya, tidak ada perubahan.

Luas WIUP untuk Koperasi, Ormas, dan UKM

Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2025 ini menyisipkan aturan baru terkait luas wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara untuk koperasi dan badan usaha kecil dan menengah, Ormas, BUMN-BUMD, dan Badan Usaha Swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Aturan tersebut tertuang pada Pasal 26F.

Pasal 26F Ayat (1):

(1) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam atau WIUP Batu bara untuk Koperasi dan Badan Usaha kecil dan menengah diberikan:

a. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Batu bara.

Pasal 26 F ayat (2):

(2) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batu bara untuk Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, diberikan:

a. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batu bara.

Pasal 26 F ayat (3):

(3) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batu bara untuk BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, diberikan:

a. Paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batu bara.

Pasal 26 F ayat (4):

(4) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batu bara untuk BUMN dan Badan Usaha Swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi, diberikan:

a. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batu bara.

Berlaku untuk WIUPK

Hal serupa juga berlaku untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Pada peraturan baru ini, di antara pasal 75 dan 76 disisipkan tujuh pasal baru. Salah satunya yaitu terkait pemberian prioritas WIUPK mineral logam atau batu bara oleh Menteri.

Adapun luas WIUPK mineral logam dan batu bara yang diberikan secara prioritas untuk koperasi, badan usaha kecil dan menengah, Ormas, BUMN, BUMD dan badan usaha swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi diatur pada Pasal 75 F. Berikut bunyinya:

(1) Luas WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batu bara untuk Koperasi dan Badan Usaha kecil dan menengah diberikan:

a. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUPK Mineral logam; atau

b. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUPK Batu bara.

(2) Luas WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batu bara untuk Badan Usaha yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan keagamaan, diberikan:

a. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUPK Mineral logam; atau

b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUPK Batu bara.

(3) Luas WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batu bara untuk BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, diberikan:

a. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUPK Mineral logam; atau

b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUPK Batu bara.