BKPM Panggil SPBU Swasta Bahas Stok BBM, Apa Hasilnya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) melakukan pertemuan dengan badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti Shell, BP-AKR dan ExxonMobil, membahas kosongnya stok BBM di SPBU swasta.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu menjelaskan pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), serta badan usaha sektor hilir migas termasuk PT Pertamina Patra Niaga.

"Hari ini kami mengundang, khususnya dari hadir di sini ada Dirjen Migas, Kementerian ESDM dan juga teman-teman dari BPH Migas. Dan juga ada para pelaku usaha di sektor downstream oil and gas di pelayanan SPBU. Dalam hal ini ada Patraniaga, kemudian ada Shell, ada dari BP AKR, kemudian Exxon," kata Todotua di Kementerian Investasi, Selasa (7/10/2025).

Baca: Cari Jalan Keluar Stok BBM Kosong, BKPM Kumpulkan SPBU Swasta

Menurut Todotua, pertemuan ini sebagai respons atas surat yang dikirimkan oleh para pelaku usaha swasta mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di Indonesia. Mengingat, para pelaku usaha ini juga sudah mempunyai rencana terhadap investasi mereka ke depannya.

"Jadi inti semangat prinsipnya adalah kita negara harus hadir dalam konteks terhadap mengelola isu kepastian investasi di negara kita. Isu mengenai kondusifitas investasi di negara kita," ujarnya.

Ia pun mengakui peningkatan konsumsi masyarakat terhadap BBM non subsidi turut berdampak pada kondisi ini. Adapun, pergeseran konsumsi dari BBM subsidi ke non-subsidi menyebabkan volume penjualan di SPBU swasta melonjak signifikan.

"Sehingga ini berimpact terhadap bertambahnya volume daripada kuota penjualan daripada teman-teman SPBU pihak swasta yang lain-lainnya," katanya.

Apa hasilnya?

Sejatinya, BKPM memberikan masukan sebagai solusi atas situasi yang terjadi terkait pemakaian BBM akhir-akhir ini. Ia menyadari bahwa terjadinya peralihan pengguna BBM dari subsidi ke non-subsidi. Sehingga berdampak pada penjualan di SPBU swasta.

"Butuh waktu dan proses, tetapi ini sudah ada antisipasinya yang dilaksanakan kita juga untuk membangun trust, keyakinan yang sama-sama, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini memang akan menuju suatu kesimpulan dan kepastian yang ada," ungkap dia.

Terkait opsi lain yakni pembukaan keran impor baru BBM bagi swasta, Todotua menyampaikan, itu menjadi salah satunya. Namun, setelah dilihat lagi, Pertamina masih memiliki kuota yang bisa memenuhi kebutuhan SPBU Swasta tersebut.

"Ada porsi kuota yang masih dimiliki oleh Pertamina, itu tadi penjelasannya jelas, tetapi nanti tinggal kita lihat apa namanya B2B nya seperti apa dan kita yakin dan percaya juga nanti teman-teman dari apa namanya Dirjen Migas juga mungkin akan lebih fleksibel ke depannya kan melihat situasi ini," tegas Todotua.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: RI Kehilangan Potensi Investasi Rp 2.000 Triliun di 2024