Bappenas Bakal Rilis Tabel Kehidupan, Bisa Bantu Jaminan Pensiun BPJS

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sedang menggodok 'Tabel Kehidupan' yang digadang-gadang dapat menyokong kebijakan kesehatan maupun pensiun di Tanah Air.

Adapun, Tabel Kehidupan adalah peta masa depan Indonesia yang menggambarkan angka tentang harapan hidup, kualitas kesehatan, dan tantangan lintas generasi. Tabel ini akan menjadi panduan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca: Prabowo, Amran Sampai Titiek Soeharto Masuk Daftar Pengurus HKTI Baru

Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani menjelaskan ada dua garis besar pemanfaatan nyata tabel kehidupan, yakni untuk proyeksi kehidupan dan jaminan sosial.

"Pertama, menyediakan parameter mortalitas yang akurat hingga tingkat daerah, sehingga proyeksi penduduk lebih presisi menurut umur dan jenis kelamin, serta memungkinkan skenario kewilayahan," saat seminar Penyempurnaan Tabel Kehidupan Indonesia di Kantor Bappenas, Jakarta pada Senin (6/10/2025).

Ia mengungkapkan bahwa Badan Kesehatan PBB (WHO) merekomendasikan setiap negara memiliki tabel kehidupan nasional yang disesuaikan dengan kondisi demografi, epidemiologi, dan kualitas data masing-masing.

Baca: Chaos Madagaskar Berlanjut, Gen Z Menggila-Presiden Ogah Mundur

Kemudian, pemanfaatan nyata kedua adalah untuk perhitungan probabilitas kematian yang akurat. Selain itu dalam penyusunan besaran iuran dan manfaat yang berimbang serta dukungan inklusivitas layanan yang terjangkau dan berkelanjutan.

"Jadi tabel kehidupan ini bisa menyediakan data-data yang membantu dalam menyusun kebijakan," ucapnya.

Adapun data tabel kehidupan akan optimal digunakan oleh BPJS. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki mengatakan nantinya data tersebut khususnya akan digunakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Harusnya BPJS Kesehatan karena mereka kan banyak penggunaan layanan kemudian BPJS ketenagakerjaan," ujar Maliki kepada wartawan saat ditemui di Gedung Bappenas pada Senin (10/6/2025).

Maliki mengatakan untuk jaminan pensiun itu harus dihitung benar kalau nggak bisa merugi.

"Untuk jaminan pensiun itu harus dihitung benar kalau nggak kita offside jadi misalnya kita sebenarnya sudah di aktuarianya sudah dihitung cuma 20 tahun setiap 58 tapi rata-rata,78 ya ada misalnya sekitar yang meninggal 85-90, berarti kan tekor berapa tahun," ia menggambarkan.

Saat ditanya kapan BPJS dapat menggunakan data tersebut, Maliki mengatakan saat launching secara resmi akan menjadi instruksi tersendiri dalam menggunakan data tabel kehidupan.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Siapkan 'Insentif Manis' Buat Jerat Investasi Rp 49.000 T