Zero ODOL Berlaku Mulai 2027, AHY Kasih Peringatan Tegas-Bilang Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) akan diberlakukan mulai 1 Januari 2027. AHY menegaskan, kebijakan Zero ODOL berpihak kepada rakyat kecil, terutama para pengemudi truk dan masyarakat pengguna jalan.

"Urgensi penanganan truk ODOL ini berkali-kali kita ingatkan. Kita juga tidak bosan-bosan menyampaikan ini kepada publik, karena narasi yang dibangun juga harus kuat. Jangan sampai kemudian ada pemutarbalikan narasi bahwa seolah-olah kita tidak berpihak pada pengemudi, tidak berpihak kepada wong cilik (rakyat kecil). Padahal sebaliknya, kita ingin menghadirkan solusi agar kita bisa menekan betul angka kecelakaan lalu lintas," kata AHY saat membuka rapat koordinasi tingkat menteri mengenai penanganan truk ODOL di kantornya, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Ia mengungkapkan, data menunjukkan tingginya angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang.

"Berdasarkan data yang kita miliki, 150.906 kasus kecelakaan di tahun 2024, 26.839 korban meninggal dunia, itu 10,5 persennya melibatkan angkutan barang," ujarnya.

Baca: Pemerintah dan DPR Sepakat 2027 RI Bebas 'Truk Obesitas' di Jalanan

AHY menjelaskan, permasalahan ODOL tidak bisa diselesaikan hanya dengan penegakan aturan di lapangan, melainkan perlu pemahaman menyeluruh terhadap akar persoalan. Ia menyebut ada lima kendala utama yang selama ini dihadapi sektor angkutan barang.

"Yang pertama adalah biaya distribusi yang tinggi bagi pelaku usaha. Jadi selalu tantangannya biaya distribusi barang yang tinggi. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Yang ketiga ini selalu ada kepentingan antara yang diharapkan oleh para pengemudi dan para pelaku usaha, termasuk owner dari kendaraan dan owner dari barang-barang logistik yang dikirim," papar AHY.

Ia menambahkan, dua masalah lainnya juga tak kalah penting. "Kemudian yang keempat adalah kurangnya kesejahteraan pengemudi angkutan barang. Dan yang terakhirnya praktik pungli pada sektor angkutan barang," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan sembilan rencana aksi nasional menuju Zero ODOL 2027.

"Yang jelas kita ingin menuju zero ODOL di 1 Januari 2027. Indonesia harus bebas kendaraan ODOL," tegas AHY.

Ia optimistis target tersebut bisa dicapai. "Ini kira-kira bisa kita capai bersama tidak Bapak-Ibu sekalian? Bisa. Optimis? Karena saya dengar ini sudah belasan tahun tidak tuntas-tuntas. Tapi saya rasa kehadiran kita semua di sini semangat yang sama ya Bapak-Ibu ya. Terima kasih sekali lagi saya mengapresiasinya," ujarnya.

Baca: Menteri PU Mau Bikin Aturan Baru Soal SPM Tol, Ada Sanksi Tegas Ini

Dalam Rapat hari ini, AHY menekankan fokus pada empat dari sembilan rencana aksi nasional, yaitu poin 1, 5, 6, dan 7.

"Yang pertama adalah integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik. Yang nomor 5, pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang, juga pengelola kawasan industri yang menerapkan atau yang sebaliknya melanggar kebijakan Zero ODOL tadi," katanya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kajian menyeluruh terhadap dampak kebijakan tersebut. "Yang ke 6, kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan Zero ODOL terhadap perekonomian, terutama biaya logistik dan juga dampak pada inflasi.

Dan yang nomor 7 adalah penguatan aspek ketenagakerjaan, standar kerja yang layak bagi pengemudi, masuk di antaranya adalah standarisasi perjanjian kerja, upah, jaminan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum," terang AHY.

Baca: Truk ODOL Banyak Masuk Tol, Menteri PU Ungkap Dampak Buruknya Ini

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article AHY: Target Zero ODOL 2026, Hemat Perbaikan Jalan Puluhan Triliun