Anak Buah Tito Jengkel, Rapat Tiap Minggu Ada Pemda Cuek Soal Inflasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah Mendagri Tito Karnavian kembali menyoroti masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang tak serius mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Padahal rapat koordinasi rutin sudah digelar setiap minggu selama lebih dari dua tahun terakhir.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir menegaskan, sejak 22 September 2022, pihaknya telah melaksanakan sekitar 140 kali rapat pengendalian inflasi. Namun, hasilnya belum sepenuhnya terlihat lantaran sebagian daerah dinilai masih abai dan belum menjalankan langkah konkret di lapangan.

"Sejak 22 September 2022, kita sudah melaksanakan rapat kurang lebih 140-an kali. 140 kali. Itu ada datanya. Dengan 140 kali, saya harapkan tim teknis daerah, kepala dinas yang berkaitan, sudah hafal di bulan apa, di musim apa daerahnya harga cabai akan naik. Di bulan apa, di musim apa harga bawang akan naik," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantornya, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Tomsi menekankan, rapat yang digelar setiap pekan seharusnya menjadi sarana bagi kepala dinas dan tim teknis daerah untuk memahami pola musiman harga pangan. Dengan begitu, mereka bisa melakukan langkah pencegahan, bukan sekadar bertindak setelah harga terlanjur naik.

"Nah, kalau kita menyimak rapat dengan baik, maka teman-teman kepala dinas ini harusnya sudah hafal untuk melaksanakan kegiatan pencegahan. Melaksanakan upaya-upaya mengerem komoditas tertentu itu supaya tidak naik," ujarnya.

Tomsi mencontohkan, harga cabai merah sepanjang September terus meningkat di banyak daerah, padahal tren kenaikan itu sudah bisa diprediksi berdasarkan pola harga tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, ia meminta pemda mempelajari data harga minimal tiga tahun terakhir agar bisa memproyeksikan lonjakan harga di masa depan.

"Oleh sebab itu, saya minta agar dipelajari data 3 tahun ke belakang sejak rapat ini. Kemudian dilihat, dipelajari, 'oh bulan depan bakal barang ini yang akan naik'. Segera diupayakan, dikomunikasikan, segera turun ke lapangan," tegasnya.

Tomsi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bekerja seperti "pemadam kebakaran", yang baru sibuk setelah harga melonjak. Ia meminta setiap daerah menyiapkan SOP dan standar kerja pengendalian inflasi yang jelas serta melatih kepekaan terhadap pola harga di wilayahnya masing-masing.

"Kemampuan kecerdasan, kemampuan untuk menilai berdasarkan pengalaman kita bekerja pada suatu bidang, ini sangat penting, untuk bisa memprediksi hari-hari ke depan dan kita melaksanakan pencegahan dengan suatu perencanaan yang baik. Bukan sebagai pemadam kebakaran kalau hampir naik baru kita sibuk," katanya.

Tomsi juga menyampaikan apresiasi bagi daerah yang aktif melakukan operasi pasar dan pengendalian harga beras serta minyak goreng dalam beberapa minggu terakhir. Upaya itu dinilai berhasil menurunkan harga di sebagian besar wilayah.

"Saat ini beras dan minyak goreng itu harganya turun. Dari hampir 500 kota dan kabupaten, sekarang kurang lebih 60-an kota dan kabupaten saja yang harganya belum turun," ucap dia.

Tomsi tak menampik masih banyak daerah yang pasif. Ia menyebut hanya 43 daerah yang betul-betul melaksanakan enam langkah pokok pengendalian inflasi, antara lain operasi pasar murah, sidak ke distributor, kerjasama antar daerah, gerakan menanam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

"Hanya 43 daerah yang betul-betul melaksanakan 6 langkah-langkah pokok. 6 saja langkah pokok kalau dilaksanakan itu sudah sangat luar biasa. Hanya 43 daerah yang rajin," katanya.

Adapun enam langkah pokok dalam mengendalikan inflasi yang dimaksud Tomsi, di antaranya seperti melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi dari APBD.

Sementara itu, 158 daerah disebut melaksanakan sebagian besar langkah, yakni empat hingga lima dari enam poin. Namun, 287 daerah lainnya belum menjalankan upaya konkret dan bahkan 25 daerah hanya diam tanpa aksi.

"Dan yang paling bawah, ini ada 25 daerah yang hanya mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tanpa bekerja," tegas Tomsi.

Ia menekankan hasil nyata telah terlihat di daerah yang bekerja keras menekan harga pangan. Karena itu, Tomsi mengingatkan seluruh kepala daerah agar tak sekadar hadir dalam rapat, tetapi benar-benar menindaklanjuti arahan secara nyata.

"Bapak/Ibu sekalian, kita sudah membuktikan kalau kita kerja keras buktinya bisa tuh beras sama minyak goreng harganya turun. Tentunya terhadap barang-barang yang lain juga sama," katanya.