Prabowo Serahkan 6 Smelter Sitaan Senilai Rp7 Triliun Ke PT Timah

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
Senin, 06/10/2025 12:43 WIB
Foto: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam Penutupan Musyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9/2025). (Tangkapan Layar Youtube/PKSTV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan tinjauan ke salah satu pabrik pemurnian di Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Pada kunjungan itu, Prabowo sekaligus melakukan penyerahan enam smelter sitaan Kejaksaan Agung ke PT Timah Tbk.

Tiba di lokasi, Prabowo langsung melakukan tinjauan smelter milik PT Tinindo Internusa, yang bertempat di Kota Pangkalpinang.

Terlihat Prabowo didampingi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri ESDM Bahlil, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.


Kepala negara juga menyaksikan prosesi simbolik penyerahan aset negara itu dari Jaksa Agung ST Burhanudin kepada Suahasil Nazara, Rosan Roeslani hingga Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro. Nantinya perusahaan BUMN ini yang akan mengelola enam smelter itu.

Saat memberikan keterangan pers, Prabowo mengatakan enam smelter itu merupakan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melakukan pelanggaran hukum.

"Ini tambang tanpa izin di kawasan PT Timah. Jadi yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaskaan yang sudah menyita enam smelter," katanya.

Prabowo juga mengatakan nilai dari enam smelter yang disita itu mencapai Rp 6-7 triliun. Tak hanya aset pabrik, terdapat pula barang sitaan hasil tambang berupa tanah jarang hingga ingot timah (bongkahan).

"Tapi tanah jarang yang belum diurang mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah harang ada Monasitnya," katanya.

Monasit atau mineral tanah jarang dari penambangan timah ini, juga menurut Prabowo memiliki nilai hingga 200 ribu dolar AS per ton.

Lebih lanjut, menurut kepala negara, dari enam perusahaan yang dikelola para pelaku korupsi itu mampu menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. "Kerugian negara sudah berjalan Rp 300 triliun . Ini kita hentikan," kata Prabowo.


(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Prabowo Sentil Penyelundupan Tambang, DPR Desak Oknum Tobat