Anak Buah Tito Geram dengan Daerah Ini, Hanya Harapkan Anugerah Tuhan

Martya Rizky, CNBC Indonesia
Senin, 06/10/2025 11:20 WIB
Foto: Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir. (Tangkapan Layar Youtube Kemendagri)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah Mendagri Tito Karnavian menyoroti kinerja sejumlah daerah yang dinilai tidak serius mengendalikan inflasi.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir dengan nada tegas menyebut ada daerah yang hanya "mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa" tanpa melakukan upaya konkret menekan kenaikan harga di wilayahnya.


"Dari daftar-daftar (yang dikelola Kemendagri) masih terlihat ada kabupaten-kota yang berharap anugerah Tuhan Yang Maha Esa saja, usahanya tidak maksimal," ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantornya, Jakarta, Senin (6/10/2025).



Tomsi memaparkan, inflasi tertinggi secara provinsi tercatat di Sumatra Utara sebesar 5,32%, disusul Riau (5,08%), Aceh (4,45%), Sumatra Barat (4,22%), Sulawesi Tengah (3,88%), Jambi (3,77%), Sulawesi Tenggara (3,68%), dan Papua Pegunungan (3,55%).


"Inflasi 5,32% dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi," tegasnya.


Menurut Tomsi, inflasi tinggi di sejumlah wilayah mencerminkan lemahnya pengawasan kepala daerah. Ia mencontohkan Kabupaten Deli Serdang yang mencatat inflasi 6,81%, serta Kota Pematang Siantar sebesar 5,84%.


"Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar dengan angka 6 persenan ini, tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat," ucap dia.


Tomsi juga mengingatkan, sebagian besar wilayah dengan inflasi tinggi bukan termasuk daerah yang sulit dari sisi distribusi barang.


"Deli Serdang, Labuhan Batu, Pasaman Barat, Tembilahan, Kerinci, Aceh Tengah, Kampar, Toli-Toli, Karo, Luwuk- ini bukan daerah-daerah yang sulit untuk distribusi. Begitu juga kotanya seperti Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Dumai, Bau-Bau, Sibolga, Pekanbaru, Medan, Bukittinggi, Lhokseumawe," paparnya.


Ia membandingkan dengan Papua Pegunungan, yang justru memiliki tantangan besar dari sisi logistik tetapi inflasinya masih terkendali. "Kita sama-sama tahu bagaimana sulitnya kondisi medan distribusi Papua Pegunungan. Tapi Papua Pegunungan inflasinya bisa 3,55%. Sementara provinsi lain, yang distribusinya lancar, itu angkanya tinggi," ucap Tomsi.


Dalam rapat tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya kerja nyata dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, hasil operasi pasar beberapa waktu terakhir membuktikan kerja keras daerah bisa menekan inflasi.


"Beberapa minggu yang lalu kita terus-menerus operasi pasar berkaitan dengan beras dan minyak goreng. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang melaksanakan kegiatan tersebut," katanya.


Ia menambahkan, dari hampir 500 kota dan kabupaten, kini hanya sekitar 60-an daerah yang harga beras dan minyak gorengnya belum turun. "Itu menandakan apa? Kalau kita kerja, kalau kita mau usaha, bisa. Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan rajin, dengan gigih, bisa," tegasnya.


Namun, Tomsi menyayangkan masih banyak daerah yang tidak bergerak maksimal.

"Dari data yang kami kumpulkan, hanya 43 daerah yang betul-betul melaksanakan enam langkah pokok pengendalian inflasi. Sementara 158 daerah melaksanakan empat sampai lima langkah. Dan ada 287 daerah yang belum melaksanakan upaya konkret, atau hanya melaksanakan kegiatannya setengah-setengah," jelasnya.


"Yang paling bawah, ini ada 25 daerah yang hanya mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tanpa bekerja," imbuh dia.


Adapun enam langkah pokok dalam mengendalikan inflasi yang dimaksud Tomsi, di antaranya seperti melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi dari APBD.


Tomsi pun meminta kepala daerah untuk segera mengevaluasi kinerja jajarannya jika dinilai tidak bergerak cepat. "Bagi kepala daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selayaknya untuk dievaluasi," katanya.


Ia menutup arahannya dengan penegasan bahwa kerja keras adalah kunci pengendalian inflasi. "Kita sudah membuktikan, kalau kita kerja keras, buktinya bisa tuh beras sama minyak goreng harganya turun. Tentunya terhadap barang-barang yang lain juga sama," pungkas Tomsi.


(hoi/hoi)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Mendagri Tito Ingatkan Pejabat Publik Untuk Tidak "Flexing"