Marak Kasus Keracunan MBG, Prabowo Kasih Perintah Ini ke Bos BGN

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap harus berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, meski kasus keracunan makanan diakuinya meningkat dalam dua bulan terakhir.

"Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan, karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis," ujar Dadan dalam konferensi pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas MBG di kanto Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta, Kamis (2/10/2025).

"Di luar perintah itu, saya akan tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain," sebutnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan regulasi mengenai MBG itu sedang difinalkan, baik dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) maupun Instruksi Presiden (Inpres).

"Mengenai tata kelola (program MBG), mudah-mudahan 1 minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Inpres. Isinya seperti apa? Sabar sedikit, satu minggu. Sehingga nanti kan bagian tugas antara pemerintah daerah, kemudian lembaga terkait dan koordinasi seperti apa akan selesaikan dalam satu minggu ini. Insya Allah sabar sedikit, satu minggu akan kita hubungkan," kata Zulhas di kesempatan yang sama.

Aturan tersebut, lanjut Zulhas, akan memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga terkait. Dengan begitu, tata laksana distribusi MBG diharapkan bisa lebih rapi dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Sebelumnya, data BGN melaporkan adanya peningkatan kasus keracunan makanan pada program MBG. Ia menyebut jumlah kejadian gangguan pencernaan naik tajam dalam dua bulan terakhir. Dari 6 Januari sampai 31 Juli, tercatat ada 24 kasus. Namun sejak 1 Agustus sampai 30 September, jumlahnya bertambah 51 kasus.

Data BGN juga menunjukkan, kasus keracunan tersebar di tiga wilayah besar. Pertama, Wilayah I (Sumatera) mencatat ratusan siswa terdampak, termasuk kasus di Palembang dan Karimun. Kedua, Wilayah II (Jawa) paling dominan, dengan kasus di Garut, Bandung, hingga Cihampelas Pasarbo. Sementara Wilayah III (Indonesia Timur) menjadi yang terbesar, dengan 338 anak sakit di Nunukan, Ujung Bulu, Mamuju, hingga Banggai.

Adapun penyebab kasus keracunan MBG bervariasi, mulai dari kesalahan pengadaan bahan baku, distribusi makanan yang melewati batas waktu aman, hingga pergantian pemasok yang tidak siap secara kualitas.

Sebagai tindak lanjut, BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar SOP hingga proses perbaikan selesai. Presiden Prabowo juga memerintahkan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi, rapid test makanan, serta melibatkan juru masak terlatih.

Sementara itu sertifikasi akan diperketat. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higieni dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan, serta sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP dari lembaga independen.

Hal lain yang juga disorot BGN adalah sanitasi air bersih yang belum memadai di sejumlah SPPG. Masih ada unit yang belum menggunakan air panas untuk mencuci peralatan makan, meski sebagian sudah memiliki alat sterilisasi hingga suhu 120 derajat.