Purbaya Siapkan Skema Campuran APBN, KPBU, dan FDI untuk Biayai IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menegaskan kembali strategi pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam unggahan akun Instagramnya, Purbaya menjelaskan kelanjutan pembangunan IKN nantinya tak hanya ditopang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Foreign Direct Investment (FDI).

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai menerima Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (1/10/2025).

"Menkeu Purbaya turut memberikan dukungan atas 3 skema pembiayaan untuk kelanjutan pembangunan IKN, yaitu melalui APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Foreign Direct Investment (FDI)," tulis akun @menkeuri dikutip Kamis (2/10/2025).

Dalam pertemuan, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono juga melaporkan progres program pembangunan IKN setelah terbitnya Peraturan Presiden No. 79 tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Seperti yang diketahui, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan akan menjalankan beberapa rencana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga menegaskan hingga saat ini progres pembangunan dari paket yang dikelola OIKN sendiri sudah berjalan sesuai jalur.

"Berdasarkan Perpres 79/2025, telah ditetapkan beberapa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 terkait Pembangunan IKN yang dilaksanakan oleh Otorita IKN, kami berkomitmen untuk mencapai target-target tersebut, juga menuju Ibu Kota Politik 2028 sesuai arahan Presiden RI," ujar Danis kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/9/2025).

Ia merinci, terdapat 9 paket pekerjaan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang saat ini tengah dilaksanakan OIKN, dengan progres fisik mencapai 28,55%. Rinciannya, terdiri dari 7 paket pembangunan jalan di Wilayah Perencanaan (WP) 1B dan 1C, serta masing-masing 1 paket untuk penataan Kawasan Sepaku dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Targetnya selesai pada Desember 2025," kata Danis.