Deal Gaza Trump-Netanyahu, Guru Besar UI Sebut RI Bisa Ambil Peran Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya perdamaian di Gaza memasuki babak baru setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyepakati rencana pengakhiran perang yang didukung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Rencana tersebut yang berisi 20 poin, intinya menyerukan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah kantong yang terkepung tersebut, serta pembentukan badan internasional yang bertugas melucuti sepenuhnya Hamas dan mendemiliterisasi Gaza.

Trump pun akan membentuk Dewan Perdamaian, yang akan beranggotakan mantan PM Inggris Tony Blair dan tokoh-tokoh lain yang akan disebutkan kemudian. Berdasarkan rencana tersebut, Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Baca: Laut Merah Panas Lagi, Houthi Tembak Kapal Belanda

Terkait hal tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan terlepas dari pro dan kontra, khususnya bagi rakyat Palestina dan pendukungnya, termasuk Indonesia, ada empat hal penting yang telah diakomodasi dalam proposal tersebut.

Pertama, serangan Israel ke Gaza segera dihentikan. Kedua, bantuan kemanusiaan berupa makanan minuman dan obat-obatan diperbolehkan segera masuk.

Ketiga, dibentuknya pemerintahan transisi untuk melakukan rekonstruksi terhadap Gaza dan mempersiapkan kemerdekaan Palestina dari pendudukan Israel.

"Terakhir adalah poin dimana Palestina terfasilitasi untuk menjadi negara yang merdeka dari kungkungan Israel dan memiliki pemerintahan yang berasal dari orang-orang Palestina," katanya, Rabu (1/10/2025).

Baca: Chaos Demo Madagaskar Menggila, Pemerintah Bubar-Gen Z Belum Puas

Sementara itu, ada empat yang yang terkait langsung dengan peran yang bisa diambil Indonesia dalam upaya perdamaian tersebut.

Pertama, tuturnya, menyumbang pasukan dalam International Stabilization Force untuk menjaga perdamaian dan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Hal ini juga erat kaitannya dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB yang siap mengirim 20.000 pasukan penjaga perdamaian di titik-titik konflik.

Kedua, Indonesia bisa menyumbang tokoh dari dalam negeri untuk memimpin pemerintahan transisi.

Ketiga mengawal dilaksanakannya proposal perdamaian dan memastikan Israel memenuhi kewajibannya dalam proposal.

"Terakhir, membantu dana dan sumber daya manusia di tahap awal bila pemimpin pemerintahan transisi berasal dari Indonesia," ujarnya.

 

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Trump Beri Pesan ke Hamas, Sebut Perdamaian Gaza Sudah Dekat