Kronologi Pemerintah Trump di AS Kini Shutdown, Apa yang Terjadi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump shutdown mulai Rabu (1/10/2025) dini hari waktu setempat. Ratusan ribu pegawai federal yang dianggap tidak penting akan dirumahkan.

Kantor Anggaran Kongres (CBO) sempat menyebut "hingga 750.000 pekerja dapat dirumahkan setiap hari" dan tidak akan dibayar sampai penutupan berakhir. Trump juga mengancam akan mem-PHK banyak pekerja sebagai balasan ketidaksetujuan oposisi, Demokrat ke Republik, termasuk pemecatan pendukung partai itu di pemerintahan.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kronologinya?

Berikut rangkuman CNBC Indonesia, mengutip Reuters dan BBC International:

Kongres AS biasanya memang menyusun undang-undang pengeluaran terperinci untuk sebagian besar lembaga pemerintah AS setiap tahun. Biasanya ini tidak akan selesai walau tahun fiskal terbaru dimulai pada 1 Oktober.

Karenanya para legislator mengesahkan RUU pengeluaran sementara menjadi UU untuk menghindari gangguan selama mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut. RUU sementara sudah ada, namun keputusan pengesahan berakhir pada 30 September.

Partai Republik dan Demokrat AS diketahui tidak mencapai kesepakatan tentang perpanjangan RUU sementara, yang seharusnya ditandatangani Trump menjadi undang-undang sebelum tengah malam pada hari Selasa. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar pemerintahan akan kekurangan dana untuk melanjutkan operasi mereka.

Perlu diketahui Partai Republik memang menguasai kedua kamar Kongres, baik Senat maupun DPR AS. Namun, di Senat atau majelis tinggi, mereka kekurangan 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU anggaran dan membuat Partai Demokrat memiliki pengaruh dalam hal ini.

Demokrat menolak "RUU Republik" itu dengan alasan RUU tersebut akan mempersulit rakyat Amerika untuk membayar layanan kesehatan. Demokrat juga menjadikan kebuntuan ini posisi tawar mereka untuk memajukan kebijakan layanan kesehatan yang diusung partai itu.

Mereka menyerukan perpanjangan kredit pajak yang membuat asuransi kesehatan lebih murah bagi jutaan rakyat Amerika, yang akan segera berakhir. Demokrat juga meminta pembatalan pemotongan dana Medicaid yang telah dilakukan oleh Trump.

Partai Demokrat juga menentang pemotongan anggaran untuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Institut Kesehatan Nasional (NIH). Hal ini tak diterima Republik.

Padahal sebenarnya RUU sementara sebelumnya telah disahkan di DPR atau majelis rendah tetapi belum lolos di Senat. Dalam aturan AS RUU itu harus disetujui baik DPR atau Senat untuk ditanda-tangani Presiden.

Sebenarnya ini merupakan penutupan pertama sepanjang tujuh tahun terakhir. Pada masa pemerintahan pertama Trump, akhir tahun 2018, penutupan juga terjadi karena Senat tidak satu suara soal dinding pembatas perbatasan yang diusulkan pemerintah Trump dan pendukungnya.

Diketahui, Trump sebenarnya sempat bertemu dengan keempat pemimpin kongres, baik para petinggi Demokrat di DPR dan Senat serta rekan-rekan mereka dari Partai Republik. Namun, hanya ada sedikit kemajuan, dan kedua belah pihak tampaknya semakin "teguh pada pendirian mereka".

Di pihak Republik, para pejabat pemerintahan Trump sejauh ini tidak bersedia memberikan konsesi substantif apa pun. Mereka tampaknya yakin bahwa Partai Demokrat, akan menanggung beban kesalahan publik, seperti yang telah mereka lakukan dalam beberapa penutupan pemerintah sebelumnya.

Sementara itu, Partai Demokrat yakin bahwa dorongan mereka untuk mempertahankan subsidi asuransi kesehatan. Pasalnya ini merupakan hal yang populer bagi pemilih Demokrat.