Shutdown AS di Depan Mata, Trump Tiba-Tiba Beri Warning Ngeri Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) masih berada dalam ancaman penghentian kegiatan pemerintah atau shutdown. Hal ini dikarenakan belum adanya keputusan anggaran, yang masih diperdebatkan di Kongres, sementara tenggat waktu Selasa (30/9/2025) tengah malam terus mendekat.

Di tengah sisa waktu yang ada, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Partai Demokrat yang telah menghambat lolosnya usulan anggaran pemerintahannya. Ia mengatakan akan mengambil tindakan yang tidak dapat diubah, termasuk pemecatan massal pekerja federal, jika pendanaan pemerintah dibiarkan berhenti pada tengah malam.

"Kita bisa melakukan hal-hal selama penutupan yang tidak dapat diubah... seperti memecat banyak orang, memotong hal-hal yang mereka sukai, memotong program yang mereka sukai," katanya dikutip Reuters, secara eksplisit menargetkan program-program yang menjadi prioritas bagi Partai Demokrat.

Tensi meningkat seiring mendekatnya tenggat waktu pada Rabu dini hari, saat tahun fiskal berakhir. Upaya terakhir untuk mencegah penutupan tampaknya goyah setelah proposal dari Partai Demokrat untuk memperpanjang tunjangan kesehatan bagi jutaan warga Amerika gagal di Senat dengan perolehan suara 47-53.

Sebuah RUU balasan dari Partai Republik, yang bertujuan memperpanjang pendanaan pemerintah tanpa menyertakan perbaikan layanan kesehatan, juga diperkirakan akan gagal. Kegagalan ini hampir pasti akan memicu penutupan layanan pemerintahan, yang terakhir kali terjadi secara besar-besaran selama 35 hari pada periode 2018-2019.

Sebagai persiapan, berbagai lembaga federal telah mengeluarkan rencana darurat. Rencana tersebut mencakup penutupan kantor-kantor riset ilmiah dan layanan publik, yang akan memaksa puluhan ribu pekerja untuk tinggal di rumah tanpa bayaran.

Personel yang dianggap penting seperti pasukan militer dan penjaga perbatasan-akan tetap bertugas. Namun, mereka tidak akan menerima gaji sampai perselisihan anggaran antara Gedung Putih dan Kongres terselesaikan, menambah ketidakpastian bagi para pekerja esensial tersebut.

Dalam langkah yang tidak biasa dan melanggar norma, beberapa lembaga pemerintah, termasuk Departemen Kehakiman, secara terbuka menyalahkan Partai Demokrat atas potensi penutupan ini dalam memo internal kepada karyawan. Langkah ini dinilai mempolitisasi pegawai negeri sipil yang seharusnya netral.

Krisis anggaran kali ini mempertaruhkan dana operasional sebesar US$ 1,7 triliun, atau sekitar seperempat dari total anggaran tahunan AS sebesar US$ 7 triliun. Penutupan sebelumnya telah terbukti merugikan, dengan krisis pada 2018-2019 membebani ekonomi AS sebesar US$ 3 miliar.

Dampak penutupan akan terasa luas di seluruh negeri. Maskapai penerbangan memperingatkan potensi keterlambatan penerbangan, sementara Departemen Tenaga Kerja akan menangguhkan rilis laporan pengangguran bulanannya, sebuah barometer penting kesehatan ekonomi. Layanan pinjaman untuk usaha kecil dan upaya pembersihan polusi juga akan dihentikan.

Di pihak lain, Partai Demokrat berada di bawah tekanan untuk tidak menyerah. Mereka menuntut agar setiap kesepakatan anggaran harus mencakup penetapan permanen subsidi di bawah Affordable Care Act (ACA) yang akan segera berakhir. Tanpa subsidi ini, biaya perawatan kesehatan bagi 24 juta warga Amerika terancam melonjak tajam.

Partai Republik menuduh Demokrat "menyandera" anggaran demi tuntutan mereka. Namun, negosiasi yang sempat dianggap menunjukkan kemajuan awal pekan ini memburuk secara drastis setelah Trump mengunggah video deepfake yang mengejek para pemimpin Demokrat.

Insiden video tersebut memperdalam jurang permusuhan partisan. Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menanggapi dengan keras.

"Lain kali Anda ingin mengatakan sesuatu tentang saya, jangan menghindar melalui video AI yang rasis dan palsu... katakan itu langsung ke wajah saya," tegasnya.