Pemerintah Negosiasi Tambah Saham Freeport di Atas 10%

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, bahwa pemerintah Indonesia akan menambah saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) di atas 10%. Hal ini Berdasarkan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami sudah melaporkan kepada Bapak Presien dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan, di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham. Belum diputuskan angka finalnya tetapi di atas 10%, Insya Allah akan lebih baik," terang Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).

Ditargetkan, rapat final dengan Freeport akan selesai pada Oktober 2025 ini. Kelak, penambahan saham ini sebagian akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. "Dan ini terjadi nanti di Pasca 2041," ungkap Bahlil.

Bahlil pun menyatakan bahwa penambahan saham di atas 10% itu tidak ada perhitungan nilai valuasi. Jika pun ada, nilainya sangat kecil dan pemerintah meminta agar diberikan angka yang semurah-murahnya.

Sejatinya, penambahan saham ini merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang berakhir pada tahun 2041. Jika ingin mendapatkan perpanjangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Freeport termasuk penambahan saham ini.

Selain itu, sebelumnya Freeport juga diminta untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang baru. Namun yang terbaru, Bahlil menyatakan pembangunan smelter baru di Papua masih dalam diskusi.

"Tadinya kita ingin untuk ada smelter di Papua. Tapi itu sekarang masih dalam diskusi. Karena penambahan jumlah saham di atas 10%, apalagi ini untuk sebagian ke Papua, maka itu salah satu opsi untuk diprioritaskan pemanfaatan smelternya di Gresik," tandas Bahlil.

Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menyebut rencana penambahan saham lebih dari 10% Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) hampir rampung. Bahkan, pihaknya menargetkan tambahan saham Indonesia di Freeport Indonesia ini bisa mencapai 12%.

Ia pun memastikan pemerintah tidak akan mengeluarkan dana sedikitpun untuk rencana penambahan saham lebih dari 10% tersebut. "Free of charge, mantep kan," kata Rosan ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Rosan menargetkan, pemerintah dapat menambah kepemilikan saham di PTFI sebesar 12%. Namun, proses ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden," kata Rosan. "Saya target malah 12%," ujarnya saat ditanya apakah Presiden setuju akuisisi saham PTFI ini lebih dari 10%.