APBN 2026 Rp 3.842,7 Triliun, Digunakan Buat Apa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 didesain dengan kondisi defisit sebesar Rp 689,1 triliun, disebabkan belanja negara dipatok Rp 3.842,7 triliun dan pendapatan negara Rp 3.153,6 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pelaksanaan APBN 2026 nantinya akan diarahkan untuk melaksanakan delapan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"APBN 2026 fokus pada 8 agenda prioritas," kata Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Agenda prioritas pertama, ialah ketahanan pangan yang akan menggunakan anggaran senilai Rp 164,7 triliun. Total anggaran itu akan dijalankan untuk proyek-proyek swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, dan kesejahteraan petani maupun nelayan.

Program prioritas kedua ialah ketahanan energi yang akan dijalankan dengan nilai anggaran belanja pemerintah sebesar RP 402,4 triliun. Program pelaksanaannya diantaranya untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi atau migas, percepatan transisi energi, serta stabilisasi harga.

Program prioritas ketiga ialah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menggunakan anggaran belanja senilai Rp 335 triliun. Tujuannya masih untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, serta memberdayakan UMKM ataupun ekonomi lokal.

Program prioritas keempat ialah fokus pada pendidikan dengan anggaran Rp 769,1 triliun untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pelaksanaannya dilakukan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, beasiswa, kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidikan, serta bantuan operasional sekolah (BOS) dari mulai tingkat PAUD hingga perguruan tinggi.

Program prioritas kelima fokus pada sektor kesehatan dengan anggaran Rp 244 triliun. Dilakukan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga revitalisasi rumah sakit.

Program prioritas keenam, ketujuh, dan kedelapan tidak disebutkan secara spesifik besaran anggarannya oleh Purbaya untuk 2026.

Namun, ia menegaskan, program prioritas keenam berupa Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM, seperti untuk pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, dengan memberi kemudahan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan.

Program prioritas ketujuh ialah pertahanan semesta, yang dilakukan melalui modernisasi alutsista, memberdayakan industri strategis nasional, serta kesejahteraan prajurit.

Terakhir, program prioritas kedelapan ialah akselerasi investasi dan perdagangan, yang dilakukan melalui Danantara, dan pihak swasta sebagai motor penggerak ekonomi dengan penguatan investasi produktif dan rantai pasok global.

Di luar itu, Purbaya menekankan, pemerintah juga tetap membelanjakan anggaran negara untuk program perlindungan sosial yang mencapai Rp 508,2 triliun. Nilai anggaran itu dilakukan untuk memperkuat data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, dan sinergi dengan program lain untuk memutus rantai kemiskinan.

"Perlinsos terus diperkuat sebagai pondasi untuk menopang efektivitas pelaksanaan berbagai agenda prioritas dalam mengakselerasi pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan," ungkap Purbaya.