Panas! Trump Masukkan Sekutunya ke Daftar Negara Gagal Perangi Narkoba

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memasukkan Kolombia ke dalam daftar negara yang gagal memenuhi kewajiban pemberantasan narkoba. Langkah ini untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun menempatkan sekutu utama Washington di Amerika Selatan dalam posisi diplomatik yang sulit.

"Di bawah kepemimpinan Petro yang keliru, budidaya koka dan produksi kokain di Kolombia telah meningkat ke tingkat yang bersejarah," tulis Departemen Luar Negeri AS dalam unggahan di X, seperti dikutip Newsweek, Rabu (17/9/2025).

Washington menegaskan, meski Trump mengeluarkan keringanan agar kerja sama penting tetap berjalan, pemerintahan Gustavo Petro telah gagal menegakkan komitmen pengendalian narkoba.

Baca: Awas 'Perang' Amerika! AS Bom Kapal Venezuela, 3 Tewas-Maduro Ngamuk

Sebaliknya, Petro menolak tudingan tersebut. Ia menuding otoritas AS menyebarkan informasi yang salah dengan menyalahkan pemerintahannya.

"Budidaya koka telah berkembang pesat selama pemerintahan Duque, dan dengan fumigasi paksa. Kebijakan AS-lah yang telah gagal," kata Petro dalam unggahan di X.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mencatat, lahan koka di Kolombia naik 10% tahun lalu hingga mencapai luas terbesar dalam dua dekade. Petro menekankan bahwa akar persoalan ada pada permintaan kokain di Barat.

Baca: Harga Emas Meroket, Tambang Ilegal Picu "Demam Merkuri" di Sini

"Untuk mengurangi budidaya daun koka, yang dibutuhkan bukan glifosat dari pesawat, melainkan penurunan permintaan kokain, terutama di AS dan Eropa," ujarnya.

Langkah Trump ini kian memperburuk hubungan dengan Bogotá, yang belakangan menolak sejumlah kebijakan antinarkoba AS. Pada Januari lalu, Petro sempat menolak pesawat militer AS yang membawa deportan Kolombia untuk mendarat, sebelum akhirnya mundur setelah Trump mengancam dengan tarif dan pembatasan visa.

Washington terakhir kali menempatkan Kolombia dalam daftar "desertifikasi" pada 1997. Kebijakan tersebut kini kembali menuai kritik. Kantor Washington untuk Amerika Latin (WOLA) menyebut praktik itu sebagai "alat kebijakan luar negeri yang kuno, tumpul, dan kontraproduktif yang seharusnya tidak ada lagi."

(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harta Karun 300 Tahun Berhasil Ditemukan, Ungkap Fakta Mencengangkan