Ekonom Soroti Strategi Reflasi Ekonomi Menkeu Purbaya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mencairkan dana sebesar Rp 200 triliun dari 'tabungan pemerintah' dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) untuk mempercepat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, selama ini ada kesalahan pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang memicu kekeringan likuiditas di masyarakat sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi. Padahal, menurutnya, likuiditas menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Chief Economist di Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai Purbaya memiliki misi reflasi. Yakni membuat kebijakan dimana pemerintah secara terkoordinasi melakukan peningkatan tingkat perekonomian dan Aggregate demand ke tingkat yang seharusnya.

Pilihan Redaksi Bankir BUMN Kompak Senyum, Duit Rp 200 T Masuk Hari Ini Purbaya Bakal Ubah RAPBN 2026 yang Disusun Sri Mulyani 5 Fakta Suntikan 'Dana Segar' Rp 200 T dari Menkeu Buat Bank Breaking News! IHSG Dibuka Tancap Gas, Naik 1% ke 7.827

Kebijakan ini dilakukan dengan mengarahkan belanja dalam jumlah besar ke dalam sektor-sektor tertentu untuk meningkatkan tenaga kerja yang kemudian meningkatkan perekonomian.

"Purbaya adalah 'Menteri Reflasi', kebijakan meningkatkan likuiditas perbankan adalah langkah yang telat," ujar Fakhrul dalam keterangan resminya dikutip Jumat (12/9/2025).

Fakhrul mengkritik pola lama kebijakan ekonomi Indonesia yang terlalu terjebak pada dogma stabilitas ketimbang pertumbuhan. Menurutnya, selama bertahun-tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia tertahan oleh kebijakan kontraksi dari sektor keuangan.

"Beberapa tahun terakhir, ekonomi tumbuh, tapi tidak berputar. Ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak menikmati pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Kondisi tersebutlah yang menurut Fakhrul membuat daya beli melemah dan mesin ekonomi tidak berjalan. Situasi tersebut menuntut pemerintah untuk memberikan dorongan lebih.

Setelah menempatkan dana pemerintah di perbankan adalah, Fakhrul menilai pemerintah harus secepatnya merealisasikan dan meningkatkan kualitas belanja, terutama untuk program hasil terbaik cepat seperti MBG dan Koperasi Merah Putih, pembangunan rumah dan lain sebagainya.

Selain itu, untuk memastikan stimulus ini tepat sasaran, Fakhrul berpendapat program seperti insentif untuk rekrutmen pegawai baru untuk perusahaan sektor padat karya harus ditingkatkan.

"Pemerintah bisa memberikan bantuan kepada tenaga kerja lewat bantuan kepada perusahaan dengan membayar sebagian gaji dari pegawai baru. Ini diperlukan karena pengusaha saat ini juga sedang dalam fase bertahan," ujarnya.

Menurut Fakhrul, kebijakan seperti ini sangat penting untuk dilakukan. Pasalnya, kebijakan reflasi sebelumnya juga pernah dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an ketika terjadi kemerosotan ekonomi.

"Jepang lewat Abenomics juga sukses melaksanakan reflasi. Ini dibutuhkan karena masalahnya ada di sisi permintaan ekonomi, bukan penawaran," ujar Fakhrul.

Ke depannya, untuk memastikan program ini berhasil, komunikasi intensif dari kementerian keuangan, BI dan pemerintah mutlak dibutuhkan, karena kebijakan reflasi hanya bisa dilakukan dengan dorongan bersama-sama dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

"Saat ini, Reflasi adalah kunci. Ketika rakyat merasakan perbaikan daya beli, pendapatan pajak, perekonomian dan kestabilan keuangan bisa dicapai," ujar Fakhrul.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Alarm Bahaya Menyala! Ekonomi RI Tumbuh di Bawah Ekspektasi