
TKDN Tembus 40%, iPhone 17 Sah Dijual di RI Oktober 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian memperkirakan produk iPhone 17 bakal bisa dijual di Indonesia dalam waktu dekat. Saat ini prosesnya sudah bukan lagi di Kemenperin, melainkan sedang pengurusan izin sertifikat postel di Komdigi dan selanjutnya Persetujuan Impor (PI) di Kemendag.
"Iya, awal Oktober harusnya sudah beres insya Allah. Paling lama ya, dua minggu dari sekarang," kata Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin Heru Kustanto dikutip Jumat (12/9/2025).
Dalam proses sertifikasi ini, Apple dinyatakan memenuhi nilai TKDN sebesar 40%, sama seperti yang disepakati pada Februari lalu. Adapun Apple tidak perlu mengajukan komitmen atau investasi untuk mendapatkan sertifikat TKDN produk teranyarnya.
Apple sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat TKDN selama 3 tahun melalui investasi pembangunan pabrik AirTag di Batam senilai US$ 1 miliar.
![]() iPhone Air tergantung selama acara Apple di Steve Jobs Theater di kampusnya di Cupertino, California, AS, 9 September 2025. (REUTERS/Manuel Orbegozo) |
"Ya, 40% dapat. Sama seperti yang tempo hari, bulan Februari, kan. Masih satu paket sama investasi kemarin. Masih berlaku tiga tahun," kata Heru.
Proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk iPhone 17 hampir rampung. Apple mendaftarkan empat berkas sekaligus untuk ponsel terbarunya itu.
"Empat berkas yang didaftarkan untuk itu, sudah ada komitmen-nya. Dan sudah masuk juga nilai pengawasannya. Dan mudah-mudahan sore ini sudah selesai untuk review-nya. Saya cek. Kalau sudah siap, terus langsung keluar," sebut Heru.
Dari dokumen yang diterima CNBC Indonesia, ada 4 sertifikat untuk tiap produk yang diajukan oleh Apple.
"Telah terbit 4 Sertifikat TKDN untuk Produk Iphone 17 dengan masing-masing tipe dari PT Apple Indonesia, pada Kamis, 11 September 2025," tulisnya dalam dokumen, Jumat (12/9/2025).
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Seperti Johor-Singapura, Bos Kawasan Industri Minta Ini ke Pemerintah
