Trump Mau Ganti 'Departemen Pertahanan' Jadi 'Departemen Perang'

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berencana untuk mengganti nama Departemen Pertahanan AS menjadi 'Departemen Perang'.

Melansir Reuters, berdasarkan informasi dari pejabat Gedung putih, perintah eksekutif tersebut berencana akan ditandatangani oleh Trump pada Jumat (5/9/2025) waktu setempat.

Perintah tersebut akan mengizinkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Departemen Pertahanan, dan pejabat di bawahnya untuk menggunakan gelar sekunder seperti "Menteri Perang," "Departemen Perang," dan "Wakil Menteri Perang" dalam korespondensi resmi dan komunikasi publik, menurut lembar fakta Gedung Putih.

Langkah tersebut akan menginstruksikan Hegseth untuk merekomendasikan tindakan legislatif dan eksekutif yang diperlukan agar penggantian nama tersebut permanen.

Baca: Bukti Cari Kerja Makin Susah, Anak Muda China dan RI Jadi Sorotan

Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah berupaya mengganti nama berbagai tempat dan lembaga, termasuk Teluk Meksiko, dan mengembalikan nama asli pangkalan militer yang diubah setelah protes keadilan rasial.

Perubahan nama departemen jarang terjadi dan memerlukan persetujuan Kongres, tetapi rekan-rekan dari partai Republik Trump memegang mayoritas tipis di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Departemen Pertahanan AS sempat disebut Departemen Perang hingga tahun 1949, ketika Kongres menggabungkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara setelah Perang Dunia Kedua. Nama tersebut dipilih sebagian untuk menandakan bahwa di era nuklir, AS berfokus pada pencegahan perang, menurut para sejarawan.

Mengganti nama lagi departemen tersebut akan n membutuhkan biaya besar dan memerlukan pembaruan tanda dan kop surat yang tidak hanya digunakan oleh pejabat di Pentagon di Washington, D.C., tetapi juga instalasi militer di seluruh dunia.

Upaya mantan Presiden Joe Biden untuk mengganti nama sembilan pangkalan yang menghormati para pemimpin Konfederasi dan Konfederasi direncanakan akan menelan biaya Angkatan Darat sebesar US$39 juta.

Upaya tersebut dibatalkan oleh Hegseth awal tahun ini. Tim perampingan pemerintah pemerintahan Trump, yang dikenal sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah, telah berupaya melakukan pemangkasan anggaran di Pentagon untuk menghemat anggaran.

"Mengapa tidak mengalokasikan dana ini untuk mendukung keluarga militer atau mempekerjakan diplomat yang membantu mencegah konflik sejak awal?" kata Senator Demokrat Tammy Duckworth, seorang veteran militer dan anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat.

"Karena Trump lebih suka menggunakan militer kita untuk mencetak poin politik daripada memperkuat keamanan nasional kita dan mendukung prajurit kita yang berani beserta keluarga mereka - itulah alasannya," katanya kepada Reuters dikutip Jumat (5/9/2025).

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Heboh Perang Dagang, Ini Daftar Barang Tidak Terkena Tarif Impor Trump