Bahlil Jawab Soal Gaji Adies Kadir Usai Dinonaktifkan dari DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir tidak akan menerima gaji selepas dinonaktifkan dari posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu dipastikan Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

"Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Adies telah dinonaktifkan dari DPR usai pernyataannya terkait tunjangan anggota DPR viral beberapa waktu lalu. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyebut keputusan itu dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.

Sejumlah anggota DPR lainnya juga dinonaktifkan, yakni Eko Patrio dan Uya Kuya (keduanya dari Fraksi PAN) dan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (keduanya dari Fraksi NasDem).

Kemarin, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan tiga hasil evaluasi pimpinan DPR terhadap internal lembaga negara tersebut. Salah satunya adalah tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025.

Hal itu diungkapkan Dasco setelah menemui perwakilan mahasiswa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Mulanya, mewakili pimpinan DPR, Dasco menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab mereka.

"Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Dasco.

Menurut dia, pimpinan DPR telah melakukan koordinasi terkait hal tersebut. Berikut adalah hasilnya:

a. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025.

b. Moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan-melakukan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri.

c. Reformasi DPR akan dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani agar menjadikan DPR yang lebih baik dan transparan.