Soal Wacana Beras Satu Harga, Wamentan Kasih Bocoran Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono buka suara terkait update wacana penyederhanaan harga beras menjadi satu klasifikasi. Ia menegaskan, rencana tersebut masih sebatas pembahasan lintas kementerian/lembaga dan belum diputuskan.
"Sementara ini masih dibahas ya, tentu saja ada plus minus dan seterusnya. Sejauh ini yang sudah diputuskan adalah HET (harga eceran tertinggi) medium dinaikkan ya, HET premiumnya tetap sama. Nah itu yang sudah pasti," ujar Sudaryono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Ia mengatakan, wacana satu klasifikasi harga beras masih menjadi bahan diskusi bersama Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Perdagangan. Pemerintah masih menimbang apakah cukup dengan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium atau perlu opsi lain.
"Kalau yang masalah satu harga dan seterusnya itu wacana yang secara di Kemenko Pangan, ya baik Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan seterusnya, lagi kita bahas, apakah cukup dengan menaikkan HET atau apa itu kan tentu saja penuh dengan pertimbangan," jelasnya.
Saat ditanya ada berapa skema yang tengah digodok pemerintah, Sudaryono memilih tak membeberkan detail. Namun, ia memastikan langkah yang sudah resmi adalah kenaikan HET untuk beras medium.
"Ya beberapa skema lah, tentu saja kalau skema semua saya jelaskan juga kan gak perlu ya. Yang pasti, saya sampaikan di sini, yang sudah menjadi keputusan, kemudian sudah keluar menjadi keputusan adalah menaikkan HET beras medium," kata dia.
Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa pembahasan mengenai satu klasifikasi harga beras atau jenis beras tetap berlanjut, meski sifatnya adaptif sesuai kondisi di lapangan.
"Gini, kan namanya negara itu kan selalu menyesuaikan keadaan ya. Ya kan kita dengan satu keputusan hari ini, bagus nggak? Tentu saja sebelum memutuskan itu kan dengan pertimbangan banyak, kemudian sudah diputuskan. Kita lihat kondisi di lapangan, kalau ternyata sudah bagus ya mungkin tidak akan ada perubahan gitu," tutur dia.
Menurutnya, dinamika kebijakan adalah hal yang wajar, termasuk dalam urusan pangan. "Namanya kita bernegara kan selalu menyesuaikan. Kan berkembang kita kan? Bukan hanya di pertanian, di banyak hal ya," pungkasnya.
(wur)