DPR Sebut 100.000 Ha Pertanian "Hilang" per Tahun, Amran Bantah Keras

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar alih fungsi lahan sawah kembali mencuat dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan). Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri menyoroti persoalan serius terkait konversi lahan pertanian yang dinilai masih tinggi.

"Masalah struktural lain, kalau kita lihat dari on farm adalah masalah konversi lahan. Lahan pertanian kita sampai sekarang masih terkonversi rata-rata sekitar 100 ribu hektare (ha) per tahun," kata Rokhmin dalam Raker di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

"Jadi apapun kerja keras pak Menteri, meningkatkan produktivitas, cetak sawah di Papua. Kalau konservasi lahan di Jawa itu tidak terkendalikan atau tidak disetop, akan susah," tukasnya.

Menurut Rokhmin, kualitas lahan pertanian di Jawa sangat penting untuk dijaga.

"Karena pak Menteri lebih tahu dari saya secara agroekologi, bahwa ekosistem untuk pertanian di Jawa itu lebih baik dari pulau-pulau lain," sambungnya.

Baca: Tiba-Tiba AHY Beri Peringatan Keras Soal Sawah & Swasembada Pangan

Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman langsung meluruskan. Ia menegaskan, angka 100 ribu hektare per tahun lahan sawah terkonversi yang disebutkan tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Ini kami luruskan sedikit yang masalah konversi lahan 100 ribu hektare per tahun. Kami tidak tahu asal-usulnya, awal mulanya dari mana. BPS mengatakan 5 tahun terakhir itu 79 ribu lebih (konversi lahan), dan ini 5 tahun. 79 ribu dibagi 5.. ya sekitar 15 ribu hektare per tahun. Tetapi dari dulu dikatakan estimasi 100 ribu hektare per tahun," ujar Amran.

Amran menduga angka yang beredar selama ini berasal dari pihak tertentu dan perlu diperbaiki. "Mungkin ini disampaikan oleh orang tertentu dan datanya perlu kita sempurnakan," tegasnya.

Lebih lanjut, Amran menekankan, menjaga lahan pertanian tetap produktif adalah pekerjaan berat yang tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Dukungan DPR RI dinilai sangat penting agar program swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2026.

"Terima kasih bapak/ibu Komisi IV DPR RI. Ini tidak ringan, agar swasembada ini berkelanjutan. Ini tidak mudah tanpa dukungan bapak/ibu kami akan kesulitan mencapai mimpi kita (swasembada pangan) di 2026," pungkasnya.

Baca: Sri Mulyani Jabarkan 8 Prioritas Prabowo di RAPBN 2026

Foto: Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Mau Seluruh Petani RI Punya Rumah-Mobil Bagus, Anak Terdidik