No Party & No Flexing! Pejabat Daerah Dilarang Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada kepala daerah dan pejabat publik agar menjaga sikap sederhana di tengah kondisi sosial yang sedang sensitif. Tito menekankan, pesta mewah maupun pamer kekayaan alias flexing hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.

"Kami juga sudah menyampaikan, (untuk) menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, kegiatan seremonial pemerintah daerah sebaiknya digelar sederhana. Ia mencontohkan cukup dengan tumpengan atau memberikan santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

"Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu," ujarnya.

No Party, No Flexing

Tito mengingatkan, pesta dengan musik dan kemewahan justru bisa memicu sentimen negatif.

"Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat, dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi nggak baik. Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan," tegas dia.

Imbauan itu tak hanya berlaku bagi pejabat, tapi juga bagi keluarga mereka. Tito meminta semua pihak berhati-hati dalam cara berpakaian maupun penggunaan barang-barang mewah.

"Baik pejabat maupun keluarganya. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan, hati-hati," tutur Tito.

Hati-Hati Acara Pribadi dan Media Sosial

Tito juga memberi wanti-wanti soal acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun. Menurutnya, lebih baik dirayakan sederhana agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.

"Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif. Termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana," ucapnya.

Ia menambahkan, di era media sosial, terutama TikTok, potongan video bisa dengan mudah memicu provokasi. "Karena, sekali lagi, situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi. Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial. Terutama TikTok. Jadi hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok," katanya.

Larangan ke Luar Negeri

Selain melarang pesta dan flexing, Tito juga meminta pejabat menunda perjalanan ke luar negeri, baik untuk dinas maupun perjalanan pribadi, hingga situasi kembali tenang.

"Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu. Sampai situasinya nanti kondusif," ujar Tito.

Ia menegaskan, kepala daerah harus tetap berada di wilayahnya masing-masing demi menjaga kendali.

"Kemudian yang berikutnya, mohon untuk semua kepada era, dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan. Kendalikan situasi bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Karena kalau kepala daerahnya nggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ," pungkasnya.