Menteri PU Bidik Sekolah Rakyat Tahap II Halmahera Barat Rampung 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Halmahera Barat. Tepatnya di di Desa Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Langkah ini disebut sebagai bagian komitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di berbagai wilayah Indonesia.

"Lokasi usulan Sekolah Rakyat di Halmahera Barat berada di atas lahan seluas 9,5 hektare milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah dihibahkan ke Kementerian Sosial dan dipinjamkan ke Kementerian PU untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Luas lahan ini sesuai dengan standar pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang ditetapkan pemerintah, yakni berada pada kisaran 5-10 hektare di setiap lokasi yang disiapkan pemerintah daerah," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

"Di sini akan dibangun SD, SMP, SMA berasrama, lapangan olahraga, bahkan stadion sepak bola berstandar penuh. Lahan seluas ini memungkinkan fasilitas yang lengkap, termasuk sistem jalan, drainase, air minum, dan pengelolaan limbah," ujarnya.

Hal itu disampaikan saat meninjau lahan yang diusulkan Pemerintah Daerah sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat di Halmahera Barat

"Dengan kelengkapan readiness criteria dan kesesuaian tata ruang seperti legalitas lahan, Dody berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Halmahera Barat dapat mulai konstruksi (groundbreaking) awal Oktober 2025, sehingga dapat selesai tepat waktu dengan target 30 Juni 2026," ucapnya.

"Sekolah Rakyat Tahap II direncanakan dapat menampung hingga 1.000 siswa tiap sekolah dengan fasilitas gedung sekolah SD, SMP SMA. Fasilitas ini akan diperuntukkan khusus bagi siswa-siswi dari Provinsi Maluku Utara," ujar Dody.

Dia menambahkan, untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II secara permanen dibutuhkan sinergi seluruh unit organisasi di Kementerian PU untuk mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis. Dia menginstruksikan kontribusi Ditjen Bina Marga membangun akses jalan, Ditjen Sumber Daya Air memastikan pengendalian banjir melalui sistem drainase dan pengaturan aliran sungai serta Ditjen Cipta Karya dapat menyiapkan sarana air minum, pengelolaan air limbah, dan fasilitas sanitasi.

"Kolaborasi ini penting agar Sekolah Rakyat tidak hanya berdiri megah, tetapi juga memiliki lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi para siswa. Dengan dukungan setiap unit, kita bisa memastikan fasilitas pendidikan ini mampu mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal," katanya.

Menurut Dody, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II secara permanen merupakan kelanjutan setelah pada Tahap I membangun 165 sekolah yang tersebar di 24 provinsi.

"Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026/2027, dengan skema pemindahan siswa dari Tahap I ke lokasi permanen atau sekolah Tahap II. Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school untuk memberikan pendidikan, pembinaan, dan asrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus menjamin pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia," pungkasnya.