Ada Rencana RI Membangun 'Nuklir' 7 Giga Watt Hingga 2040

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) membeberkan Indonesia akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan total kapasitas mencapai 7 Giga Watt (GW) hingga tahun 2040.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia secara resmi mencantumkan pembangunan PLTN dengan kapasitas 500 Mega Watt (MW).

Namun, dalam draft RUPTL hingga tahun 2040, ada rencana pembangunan PLTN mencapai kapasitas 7 GW. Artinya, dalam lima tahun ada tambahan kapasitas PLN mencapai 6,5 GW.

"Karena 500 MW dalam RUPTL itu hanyalah tahap pertama dan untuk nanti sedang pembahasan RUPTL sampai 2040 bisa sampai sekitar 7 GW," beber Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Pihaknya mendorong, adanya aturan hukum yang lebih kuat dalam implementasi pembangunan PLTN dalam negeri. Khususnya dalam rencana Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (RUU Gatrik).

"Karena tentu saja ini perlu adanya suatu strategi, ini perlu adanya kebijakan dari pemerintah, ini perlu pembangunan kapasitas dari institusi yang terkait, kemudian ini perlu adanya suatu kebijakan policy, ini memerlukan dukungan politik," imbuhnya.

Seiring, pembangunan jaringan transmisi juga ditekankan penting untuk menyokong tersalurkannya listrik hasil dari PLTN di dalam negeri. Namun, PLN menyebutkan perusahaan memerlukan dukungan pemerintah, khususnya dalam hal finansial.

Darmawan menekankan bahwa untuk bisa membangun jaringan transmisi memerlukan biaya besar. Mengingat, tingkat balik modal dalam pembangunan transmisi di Indonesia terhitung rendah.

"Dengan dana yang dibutuhkan sekitar 434 triliun. Rate of return hanya sekitar 2-4%, sedangkan cost of fund saat ini rata-rata sekitar 8%," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa proyek PLTN di dalam RUPTL nantinya akan dibangun di dua lokasi, yakni Sumatera dan Kalimantan, masing-masing dengan kapasitas 250 MW.

Namun, di dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), pemerintah menargetkan kapasitas nuklir dapat mencapai 35 GW hingga 2060. Adapun apabila menggunakan model land-based diproyeksikan akan mencapai lebih dari 30 unit reaktor.

"Dua-duanya masing-masing 250 MW. Tetapi di dalam RUKN target kita untuk nuklir itu sampai 35 GW. Sampai 2060 ya, 2060 itu 35 GW. Ini kalau model landbase ada sekitar 30 unit lebih pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kalau kita bilang renewable energy, ini nuklir adalah salah satu solusi untuk base load," kata dia dalam acara Human Capital Summit (HCS) 2025, Rabu (4/6/2025).

Eniya membeberkan saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan Setneg, Kemenpan RB, dan lainnya untuk rencana pembentukan Badan Tenaga Nuklir RI (NEPIO). Karena itu, sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan teknologi nuklir, terutama terkait pengoperasian dan keselamatan perlu segera disiapkan.

"Dan di sini tentu saja kita butuh SDM yang tahu tentang nuklir, tahu bagaimana mengoperasikannya, tahu masalah safety dan bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu itu harus kita prediksi. Nah namun sekarang ini semua dunia yang menerapkan PLT nuklir itu semua mengacu kepada standar di IAEA," ujarnya.