Tambang Ilegal Sempat Disinggung Prabowo, Begini Tanggapan Bahlil

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
Jumat, 22/08/2025 15:15 WIB
Foto: Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada media usai menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya dalam rangka memperbaiki tata kelola di sektor pertambangan. Hal tersebut menyusul banyaknya praktik tambang ilegal yang sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Semula, Bahlil menjelaskan bahwa pertemuan dengan Prabowo beberapa hari lalu juga membahas mengenai hilirisasi sektor pertambangan, penataan lahan, serta penegakan aturan di kawasan hutan. Hal ini menyusul adanya temuan aktivitas tambang ilegal meskipun izin usaha pertambangan (IUP) belum dimiliki.

"Ada penataan lahan, penataan tambang di kawasan hutan. Karena banyak, setelah dicek oleh Satgas, ada, iupnya belum ada. Kemudian orang sudah melakukan penebangan, illegal mining. Nah ini kan kita harus tertibkan, karena terkait dengan pasal 33, bahwa Presiden ingin semuanya harus ditata dengan baik. Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan," ungkap Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (22/8/2025).


Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) alias ilegal di berbagai wilayah di Indonesia semakin marak. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya bahkan telah mencapai ribuan titik.

Menurut Prabowo, berdasarkan laporan dari Aparat Penegak Hukum (APH), saat ini terdapat sebanyak 1.063 lokasi tambang ilegal di Indonesia. Adapun, nilai kerugian negara akibat adanya tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

"Saya telah diberi laporan dengan aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun," kata Prabowo saat Pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Selasa(19/08/2025).

Oleh sebab itu, ia pun meminta dukungan penuh dari semua pihak dalam membereskan persoalan tambang ilegal di Indonesia. Baik itu dukungan dari MPR, partai politik dan lainnya.

Prabowo lantas memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang turut terlibat dalam 'membekingi' aktivitas tambang ilegal. Ia tak segan-segan untuk bertindak atas nama rakyat.

"Dan sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota partai termasuk Gerindra cepat-cepat kalau terlibat Anda jadi justice collaborator anda laporan saja. Walaupun anda Gerindra saya gak akan lindungi," katanya.


(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Sumur Minyak Terbakar di Blora, Ini Tanggapan ESDM