100 Ribu Ton Gula Petani Tak Laku, Mentan Amran Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Stok gula petani menumpuk hingga 100 ribu ton dan tak terserap pasar. Kondisi ini membuat Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman turun tangan memberikan instruksi agar pemerintah segera menjadi pembeli melalui BUMN pangan.

Amran mengungkapkan masalah gula yang menumpuk itu sudah ia bahas bersama sejumlah pihak, termasuk Danantara. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan dana besar agar gula petani bisa diserap.

"Kami terima laporan itu gula. Kami sudah bahas kemarin, kami sudah bahas dengan Danantara, Pak Rosan akan mengeluarkan atau menyediakan dana untuk membeli gula petani," ujar Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Ia menyebut anggaran awal yang disiapkan mencapai Rp1,5 triliun. Dana itu diharapkan cukup untuk mengatasi penumpukan gula dan menjaga harga tetap stabil di tingkat petani.

"Rencana kita keluarin pertama itu anggaran Rp1,5 triliun, saya kira cukup," ucapnya.

Lebih jauh, Amran mengatakan pembelian gula petani nantinya akan dilakukan melalui BUMN pangan ID Food. Langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjadi off-taker dan melindungi petani tebu.

"Rencananya kita ID Food," ungkap dia.

Ia menegaskan, stok gula petani saat ini memang melimpah. Namun, jika tidak ada intervensi pemerintah, kondisi ini bisa menekan petani hingga industri gula semakin terpuruk.

"Ya, alhamdulillah stok kita banyak. Tetapi kita bagaimana membantu petani, membeli menjadi off-taker pemerintah," tegasnya.

Saat ditanya kapan ID Food akan mulai melakukan pembelian, Amran hanya menjawab singkat. "Doakan secepatnya," kata dia.

Sebelumnya, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) memperingatkan bahwa upaya pemerintah Prabowo Subianto mencapai swasembada gula bisa terancam gagal. Pasalnya, gula hasil produksi petani tak laku di pasaran akibat tertekan banjir impor.

Sekretaris Jenderal APTRI M Nur Khabsyin menyebut kondisi ini bukan hanya mengancam gagal swasembada, tapi juga berisiko menghantam ekosistem industri gula, termasuk kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di pabrik-pabrik gula.

"Kalau nggak, swasembada gula nggak terwujud, pabrik gula berhenti giling, terjadi PHK massal, roda ekonomi pada ekosistem gula ini terhenti, ini yang kami takutkan," ujarnya.

Saat ini, gula yang tidak terserap mencapai 100 ribu ton dan terus menumpuk di gudang pabrik gula. Petani meminta pemerintah mengambil langkah nyata dengan membeli gula mereka melalui BUMN.

"Gula kami menumpuk di gudang-gudang pabrik dan ini perlu ada solusi, gula juga harus ada cashflow yang mencukupi kebutuhan sirkulasi musim giling, termasuk gaji karyawan, kalau gula nggak laku bisa menyebabkan kerugian," ujarnya.

Padahal, petani mengaku telah menerima janji dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk tidak melakukan impor selama pada empat komoditas pangan yakni beras, jagung, garam dan gula. Janji itu Ia terima saat Zulhas berkunjung ke Lumajang dan Malang, hingga diulang kembali kala Ia bertandang ke kantor Kemenko Pangan di Jakarta.

"Pada 5 Februari kami diterima di kantornya, betul-betul selama harga gula nggak melonjak tinggi (tidak akan impor), sekarang harga gula juga nggak melonjak, dari situ suasana pasar gula masih bagus, lelang kita Rp 14.700/Kg di atas HPP yang penting. Tapi ternyata itu di dalam pidato bahwa nggak impor, tapi Februari juga diputuskan untuk memenuhi CBP pemerintah impor gula 200 ribu ton," sebut Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen.