Prabowo Ultimatum Jenderal TNI-Polri yang Bekingin Tambang Ilegal!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto dengan tegas mewanti-wanti orang-orang "besar" dan "kuat", khususnya para Jenderal dari TNI, Polri, maupun partai politik untuk tidak membekingi atau mendukung kegiatan pertambangan ilegal.

Dalam laporan yang diberikan kepada Prabowo, terdapat setidaknya 1.063 tambang ilegal di Tanah Air. Akibat tambang ilegal ini, negara berpotensi merugi minimal sebesar Rp 300 triliun.

"Kita akan tertibkan juga tambang-tambang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun. Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh parpol, untuk mendukung ini demi rakyat kita," ungkapnya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD 2025 di Gedung DPR MPR, Jakarta, dikutip Selasa (18/08/2025).

Baca: Amran Yakin RI Swasembada Pangan Tahun Ini, Tandanya Sudah Terlihat

"Dan saya beri peringatan apakah ada orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI dan dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.

Tak cuma untuk para Jenderal di TNI dan Kepolisian, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan kepada pemimpin dan anggota-anggota Partai.

"Anda jadi justice kolaborator, Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi, Saudara-Saudara, kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri kalau Anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buah mu di kebun-kebun itu," bebernya.

"Saudara-Saudara Wakil Rakyat tahu keadaan sebenarnya, bener? saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya mantan tentara jadi junior itu jangan macem-macem ya. Kalau rakyat yang nambang ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur, tapi jangan alasan rakyat tau-tau nyelundup ratusan triliun," pungkasnya.

Tak hanya terkait tambang ilegal, Prabowo pun menyinggung soal jutaan hektar lahan perkebunan sawit yang telah melanggar aturan dan kini sudah kembali dikuasai negara.

Selain pertambangan ilegal, Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan ada ribuan bahkan jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum dan menyimpang regulasi. Di mana, ada yang membuat perkebunan di hutan lindung, yang tidak melaporkan luasnya perkebunan.

Maka, pemerintah, kata Prabowo menerbitkan Perpres No.5 tahun 2025 terkait dengan penertiban kawasan hutan. "Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah RI sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan tapi kita belum verifikasi," paparnya.

"Yang sudah jelas melanggar 3,7 juta hektare dan dari 3,7 juta 3,1 juta sudah dikuasi kembali," ujarnya.

"Saudara-Saudara bahwa ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu, yang memerintahkan ada kebun sawit yang harus disita tapi tidak ada penegakan hukum yang mau melaksanakannya, saya tidak tahu kenapa, tapi saya sudah perintahkan dikuasai kembali oleh negara dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan TNI mengawal tim-tim yang menguasai kebun tersebut," jelasnya.

"Dan untuk itu, kita telah menggunakan pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut karena sering terjadi perlawanan, berani-berani melawan Pemerintah NKRI, ya kita hadapi Saudara-Saudara," ucapnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Pemerintah Jamin Tangani Serius Penambangan Ilegal Raja Ampat