Video: Istana: Polemik di Pati Murni Dinamika Lokal

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi mengatakan polemik yang terjadi di daerah Kabupaten Pati murni dinamika di tingkat daerah, bukan dampak langsung dari kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Menurutnya efisiensi di awal 2025 berlaku serentak di seluruh daerah dan kementerian, sehingga satu kejadian spesifik seperti di Pati tidak bisa langsung dikaitkan.

Tambahnya lagi, kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) biasanya diatur dalam peraturan daerah (Perda) yang disepakati antara bupati dan DPRD setempat, bahkan ada yang diberlakukan sejak 2023 atau 2024.

Nasbi menjelaskan kericuhan di Pati sebaiknya dimaknai sebagai dinamika politik dan kebijakan lokal, bukan dampak langsung dari program nasional. Terlebih proporsi efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap total anggaran daerah hanya sekitar 4-5 persen.