4.100 Lebih PNS Bangkrut di Sini, Salah Atur Duit-Utang Numpuk

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 4.194 pegawai negeri sipil (PNS) di Malaysia bangkrut. Ini terlihat dari data Departemen Kepailitan Malaysia yang mencatat peningkatan kasus kebangkrutan di kalangan PNS Negeri Jiran antara tahun 2020 hingga Juni 2025.

Sebenarnya angka ini sekitar 0,3% dari 1,6 juta tenaga kerja sektor publik di negara tersebut. Pengelolaan keuangan yang tidak tepat serta unting menumpuk menjadi biang keladi.

Baca: Perang Saudara Memanas, 592 Tewas Dibombardir Jet Tempur

Karenanya, pemerintah melalui Wakil Menteri Keuangan Lim Hui Ying mengatakan Badan Konseling Kredit dan Pengelolaan Utang (AKPK) akan menawarkan layanan konsultasi, bantuan pengelolaan keuangan dan program restrukturisasi utang bagi individu yang menghadapi kesulitan keuangan serius.

"Bagi pegawai baru, Departemen Layanan Publik menyelenggarakan Program Transformasi Pikiran, yang memberikan paparan dini terhadap pengelolaan keuangan pribadi untuk memastikan mereka dapat mengelola utang dengan bijaksana," ujarnya sebagaimana dikutip dari MalayMail dan Bernama, Kamis (14/8/2025).

"Pegawai negeri sipil juga terikat oleh aturan yang mewajibkan gaji bersih bulanan mereka minimal 40% dari pendapatan kotor mereka, untuk mencegah mereka terjerat utang serius," ujarnya.

Baca: Potret Taiwan Shutdown, Ratusan Penerbangan Dibatalkan

Masalah kebangkrutan PNS ini memang sedang menjadi salah satu fokus pembicaraan di Malaysia. Langkah-langkah untuk mengatasi tren mengkhawatirkan itu, khususnya meningkatnya utang rumah tangga apalagi di kalangan PNS, menjadi desakan tersendiri ke pemerintah.

Per Maret 2025, ujarnya, utang rumah tangga Malaysia mencapai RM1,65 triliun (sekitar Rp 6.321 triliun). Angka itu sekitar 84,3% dari PDB (Produk Domestik Bruto).

"Namun, utang tersebut tetap terkendali di tingkat makro, karena aset keuangan rumah tangga selama periode yang sama berjumlah RM3,45 triliun, 2,1 kali lebih tinggi dari total utang," tambah Lim.

Perlu diketahui perumahan merupakan komponen terbesar dari utang rumah tangga di Malaysia, sekitar 61,1%. Lim mengatakan pemerintah telah memperkenalkan berbagai skema perumahan terjangkau, termasuk Residensi Madani dan PR1MA, dengan mempertimbangkan situasi khusus seperti di Johor Bahru, di mana biaya hidup tinggi.

Baca: Turis Malaysia Dibakar di Thailand, Pelaku Stress karena Pengangguran

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article THR PNS Cair Hari Ini, Segera Cek Saldo!