Menteri Tito Kasih Kasih Peringatan Tegas Soal Beras, Ucap Hati-Hati

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri harus menindak tegas pelaku kecurangan, terutama dalam kasus beras oplosan. Namun, ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak mengganggu kelancaran distribusi beras ke masyarakat.

"Ketika melakukan penindakan terutama di gudang-gudang beras misalnya yang juga melanggar ini perlu hati-hati jangan sampai nanti kita over reaktif melakukan penyegelan yang kemudian malah distribusinya menjadi macet," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (11/8/2025).

Tito menekankan pentingnya menjaga ketersediaan beras di pasaran. Ia meminta Satgas Pangan tetap melakukan penindakan dengan cara mengambil sampel beras untuk pemeriksaan, namun penyaluran harus berjalan sesuai mekanisme dan harga yang terjangkau.

Ia juga mengungkapkan, Perum Bulog memegang peran sentral dalam pengawasan produksi dan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dengan target penyaluran 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Program ini dijalankan lewat pasar murah demi menekan harga beras.

Di kesempatan yang sama, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyampaikan, pada 4 Agustus lalu pihaknya menggelar rapat bersama Polda, Polres, Polsek, menteri terkait, serta jajaran Bulog untuk mempercepat distribusi SPHP.

Hasil rapat tersebut memutuskan Satgas Pangan bekerja sama dengan mitra resmi Bulog dan instansi pemerintah lain dalam pelaksanaan pasar murah. Tujuannya, memperluas jangkauan distribusi SPHP agar lebih masif dan merata.

"Melalui kerja sama yang disosialisasikan dengan rapat ini diharapkan Polri dapat berperan aktif mendukung pengawasan pengelolaan program beras SPHP. Untuk realisasinya kami dari Polri sudah melakukan pasar murah di seluruh Polda, Polres maupun sampai tingkat Polsek, jajaran Polri guna memasifkan pendistribusian kepada masyarakat," jelas Wahyu dalam kesempatan yang sama.

Selain mempercepat penyaluran, Satgas Pangan Polri juga memantau distribusi SPHP dari hulu hingga hilir, memastikan tepat sasaran, serta memverifikasi mitra penjual agar harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Langkah ini diharapkan dapat meredam kenaikan harga beras di konsumen.

Satgas Pangan juga merekomendasikan tiga langkah strategis, yakni dengan memperkuat pengawasan distribusi komoditas strategis bersama kementerian/lembaga terkait, menggencarkan operasi pasar murah melalui kerja sama dengan mitra resmi seperti Bulog, dan menjaga mutu serta harga jual di tingkat produsen untuk mencegah penyimpangan sekaligus melindungi konsumen.

Foto: Data harga kenaikan harga beras berdasarkan paparan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan, Edy Priyono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (11/8/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Kemendagri) Data harga kenaikan harga beras berdasarkan paparan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan, Edy Priyono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (11/8/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Kemendagri)