Kronologi Malaysia Tolak Penggunaan Istilah Blok Ambalat oleh RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Malaysia menolak penggunaan istilah Blok Ambalat yang biasanya dipakai Indonesia merujuk ke wilayah terletak di tenggara negara bagian Sabah, Malaysia, dan di sebelah timur provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Wilayah itu selama ini merupakan subjek sengketa kedua negara.

Penolakan tersebut bahkan memuat riuh sepekan terakhir. Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memberi respons menyebut "perlu penyelesaian secara damai antara kedua belah pihak", seraya merujuk ada itikad baik dari kedua negara.

Bagaimana kronologinya?

Pilihan Redaksi Gembleng Mental, Ratusan Pengusaha RI Bakal Retret di Magelang Kadin Gelar Retret 7-10 Agustus, Siap Mendukung Visi Presiden Prabowo Wisata Berujung Petaka, Jembatan Gantung Roboh Tewaskan 5 Orang Putin Respons Pertemuan Tatap Muka dengan Zelensky, Perang Tamat? Media Inggris Sorot Pengibaran Bendera Bajak Laut One Piece di RI Puing-Puing Berserakan, Pesawat Jatuh di Blok Pemukiman Warga Breaking: Israel Resmi Setujui Rencana Netanyahu Ambil Alih Total Gaza

Hal ini bermula dari pidato Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan. Ia mengatakan Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND-6 dan ND-7 di Laut Sulawesi, menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menggambarkan wilayah yang disengketakan tersebut.

Sebagaimana dimuat Malay Mail, pria yang juga dikenal sebagai Tok Mat itu mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Ia menjelaskan bahwa Ambalat adalah istilah yang digunakan oleh Indonesia untuk membenarkan klaim mereka atas wilayah tersebut.

"Malaysia menegaskan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002," ujarnya dikutip Jumat (8/8/2025).

"Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat," tambahnya di Dewan Rakyat Malaysia.

Ia pun mengatakan pihaknya akan memastikan kejelasan dan mencegah isu ini dipolitisasi atau dieksploitasi. Terutama sebagai materi kampanye, menjelang pemilihan umum negara bagian.

Mohamad Hasan mengatakan bahwa kementerian siap memberikan pengarahan kepada Anggota Parlemen dan anggota dewan negara bagian Sabah mengenai masalah ini. Ia menegaskan tak ingin isu ini menyesatkan publik.

"Jika ada permintaan, Kementerian siap mengatur waktu yang tepat untuk pengarahan guna memastikan semua pihak memahami masalah ini," tambahnya.

Sebelumnya, mengutip Channel News Asia (CNA), Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan Sabah dalam sengketa wilayah maritim dengan Indonesia, terutama di wilayah kaya minyak yang dikenal sebagai Ambalat di Laut Sulawesi. Pernyataan itu disampaikan di tengah proses negosiasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia yang tengah berlangsung dalam forum konsultasi tahunan ke-13 yang digelar 29 Juli lalu.

"Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Kami akan merundingkannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan rahasia," ujar Anwar dalam kunjungannya ke Kota Kinabalu pekan lalu mengutip pula laman Malay Mail.

Diketahui pada 27 Juni lalu, Anwar bertemu Prabowo di Jakarta. Keduanya sepakat untuk mengeksplorasi opsi pengembangan bersama atas wilayah sengketa tersebut, meski belum ada kesepakatan final.

"Diskusi kami dengan Indonesia mengenai Ambalat adalah pertanda persahabatan yang baik. Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi dan sahabat keluarga. Saya ingin hubungan ini tetap baik," ungkap Anwar.

Blok ND6 dan ND7 Tidak Berada di Laut Malaysia?

Sementara itu, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan keterangan yang disampaikan oleh Menlu Malaysia di depan parlemen Malaysia perlu dikoreksi. Hal tersebut terkait istilah yang digunakan untuk klaim atas ND6 dan ND7 oleh Malaysia yang disebut sebagai kedaulatan (sovereignty).

"Padahal Blok ND6 dan ND7 yang dikalaim Malaysia tidak berada di wilayah laut teritorial Malaysia," tegasnya.

"Blok ND6 dan ND7 berada di Landas Kontinen (Continental Shelf) di mana pada wilayah tersebut yang dapat diklaim adalah hak berdaulat (sovereign right)," ujarnya.

Istilah yang digunakan oleh Menlu Malaysia, menurutnya lagi, semata-mata dalam perspektif Malaysia saja. Karena negara itu, tambahnya, tidak mengakui klaim Landas Kontinen Indonesia di Blok Ambalat maka istilah Ambalat tidak digunakan.

"Bagi Indonesia, tentunya, karena tidak mengakui klaim Malaysia atas Blok ND6 dan ND7 maka harus konsisten menyebutnya sebagai Blok Ambalat," jelasnya.

"Sengketa perbatasan di Landas Kontinen kedua negara karena Blok Ambalat yang diklaim oleh Indonesia dan Blok ND6 dan ND7 yang diklaim oleh Malaysia terdapat irisian. Irisan inilah yang oleh kedua Pemimpin negara disepakati untuk dikerjasamakan (joint development)," ujarnya.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wakil PM Malaysia Tiba di Istana, Prabowo: Kawan Lama Saya ini