Fahri Hamzah Buka Data, Jumlah Orang RI Belum Punya Rumah Bikin Kaget

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
07 August 2025 16:25
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.
Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, CNBC Indonesia - Kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang tersedia atau Backlog Perumahan di Indonesia sudah mencapai puluhan juta. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai klasifikasi backlog perumahan.

"Backlog itu ada 2 atau 3? Karena selama ini cuma (dijabarkan) backlog itu ada 2. Backlog kelayakan, ini ada rumah yang tidak layak, jumlahnya sekitar 20 juta keluarga, yang rumahnya tidak layak. Kemudian ada backlog kepemilikan, ada 9,8 juta, jumlah yang tidak punya rumah, atau yang mencari rumah, atau yang ngantri pengen punya rumah. Jadi ada 2 rumah di depan mata si BPS ini," kata Fahri dalam Musda REI DKI Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Jutaan orang memang tinggal di tempat yang layak huni dengan sistem sanitasi yang baik, luas rumah per orang sesuai standar, serta hidup layak, namun ternyata tempat tersebut bukan merupakan miliknya.

"Dia datang ke rumah pertama, namanya rumah layak huni. Ditanya orang di dalamnya, ini rumah anda? Iya, kalau dia rumah layak huni, dan dia yang punya, ini kita keluarkan dari data yang kita mau atasi. Tetapi kalau kita tanya dia, apakah ini rumah dia, rumah itu layak huni, dia bilang ini bukan rumah saya, saya tidak punya tanah di tempat lain, saya tidak punya rumah di tempat lain, itu jumlahnya 9,8 juta keluarga. Dimasukkanlah sebagai backlog kepemilikan," bebernya.

"Lalu kita datang ke rumah kedua, rumah kedua itu rumah tidak Layak huni. Waktu kita tanya dia, apakah ini rumah anda, dan ingin diperbaiki, dia jawab 20,9 juta keluarga mengatakan iya ini rumah saya, rumahnya tidak layak huni. Karena itulah dia dimasukkan ke dalam backlog orang yang perlu diperbaiki rumahnya. Sanitasinya buruk, atapnya bocor, lantainya tidak di, padahal itu sumber penyakit, dindingnya hancur dan sebagainya, ini masuk ke dalam backlog kualitas ini," lanjutnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah, Kamis (7/8/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)Foto: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah, Kamis (7/8/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah, Kamis (7/8/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Selain itu ada juga kategori dari backlog rumah, yakni tidak memiliki rumah ditambah rumahnya tidak layak.

"Tapi waktu kita masuk ke dalam rumah yang tidak layak huni, sudah rumahnya tidak layak huni, dan rumah itu tidak punya dia. Itu jumlahnya 6 juta keluarga. Saya tanya BPS, 6 juta itu masuk ke mana? Karena ini harus diidentifikasi. Ini adalah orang Indonesia yang paling bawah hidupnya, kemungkinan hidup di Desil 1-4 yaitu orang yang tidak punya rumah, dan sekarang tinggal di rumah yang tidak layak. Sudah tidak layak, bukan punya dia lagi," kata Fahri.

Artinya masih ada belasan juta orang yang membutuhkan untuk tinggal di tempat layak sekaligus memilikinya.

"Maka 6 juta itu masuk kepada kelompok yang tidak punya rumah, dan ingin punya rumah, maka total backlog kalau dibagi dua, 20 juta rumah yang tidak layak, dan 15 juta orang yang mengantri punya rumah," sebut Fahri.


(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Pemerintah Siapkan Subsidi Tanah Buat Tekan Harga Rumah

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular