Korsel Panas, Eks Ibu Negara Diperiksa Jaksa-Terancam Penjara

Jakarta, CNBC Indonesia - Perpolitikan Korea Selatan (Korsel) kini memanas lagi. Mantan ibu negara Kim Keon Hee kini tengah diperiksa kejaksaan atas serangkaian tuduhan, Rabu (6/8/2025).

Pemeriksaan ini menjadi skandal baru di Negeri Ginseng. Perlu diketahui, saat ini suaminya, mantan presiden Yoon Suk Yeol juga masih ditahan atas penerapan darurat militer- yang sempat menangguhkan pemerintahan sipil sebelum dibatalkan oleh parlemen- pada bulan Desember.

Baca: Ramai Media Asing Sorot Data Baru Pertumbuhan Ekonomi RI, Sebut Ini

Mengutip AFP, jaksa diperkirakan mengajukan surat perintah penangkapan Kim setelah interogasi tersebut. Kim sendiri diperiksa pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Kim dituduh berkolusi dengan para pedagang untuk menaikkan harga saham sebuah perusahaan antara tahun 2009 dan 2012. Ia juga diduga menerima hadiah mewah, termasuk tas tangan Dior senilai US$2.200, yang melanggar undang-undang antikorupsi.

Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji South Korea's former first lady Kim Keon Hee arrives at the special prosecutor's office in Seoul, South Korea, August 6, 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji

Baca: Putin Respons Ultimatum Trump ke Rusia Setop Perang Ukraina

Jika benar penangkapan terjadi hari ini, itu akan menjadi sejarah di Korsel. Di mana untuk pertama kalinya, seorang mantan presiden dan ibu negara ditangkap.

"Saya dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan masalah meskipun saya bukan orang penting," kata Kim sebelum memasuki kantor kejaksaan khusus di Seoul, ibu kota Korsel.

"Saya akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan ini," tambahnya.

Baca: Virus Baru Menyebar di China, Lebih Dari 7.000 Kasus Terdeteksi

Selain manipulasi saham dan gratifikasi, Kim juga dituduh mencampuri proses pencalonan anggota parlemen dari partai Yoon, yang melanggar undang-undang pemilu. Saat menjadi presiden, Yoon memveto tiga rancangan undang-undang investigasi khusus yang disahkan oleh parlemen untuk menyelidiki tuduhan terhadap Kim, dengan veto terakhir dikeluarkan pada akhir November, seminggu sebelum ia mengumumkan darurat militer.

Yoon, yang bekas jaksa agung, mengklaim bahwa rancangan undang-undang tersebut merupakan "propaganda politik". Yoon dimakzulkan dan dicopot dari jabatan sebagai presiden pada bulan April atas pengumuman darurat militernya, yang mendorong negara tersebut untuk mengadakan pemilu dadakan pada bulan Juni.

Para pendukung Kim dan Yoon berkumpul di luar kantor, mengibarkan bendera nasional dan memegang spanduk bertuliskan "Penyidik harus adil".

Baca: Pengumuman! Trump Bakal Rilis 2 Tarif Baru Pekan Depan, Ada Produk RI?

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kebakaran Hebat Guncang Korsel, 35 Heli Dikerahkan-Ribuan Dievakuasi